Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
WASHINGTON – Para sekutu Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang berada di Parlemen AS, baru-baru ini memperkenalkan sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang memberi otoritas kepada pemerintah AS untuk membeli Greenland dari Denmark.
RUU ini datang setelah pernyataan pemimpin pro-kemerdekaan Greenland yang menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan Trump, meskipun Trump tidak mengesampingkan opsi militer untuk merebut pulau tersebut.
RUU yang diajukan oleh anggota Parlemen, Andy Ogles, dan didukung oleh sepuluh anggota legislatif lainnya, mengusulkan agar Trump dapat segera memulai pembicaraan dengan Denmark setelah dilantik pada 20 Januari 2025.
Isi RUU tersebut memberi wewenang kepada Presiden AS untuk “berusaha mengadakan negosiasi dengan Kerajaan Denmark untuk pembelian Greenland,” yang tertulis dalam dokumen yang dirilis pada Senin (13/01/2025).
Langkah tersebut menunjukkan komitmen baru Trump terhadap ambisinya untuk menjadikan Greenland sebagai bagian dari AS. Trump menyebutkan bahwa wilayah tersebut adalah “kebutuhan mutlak” demi menjaga keamanan nasional, dan ia menolak untuk mengesampingkan penggunaan tekanan militer atau ekonomi untuk mewujudkan tujuannya.
“Orang-orang bahkan tidak tahu apakah Denmark memiliki hak hukum atas Greenland, tetapi jika mereka tahu, mereka harus menyerahkannya karena kita membutuhkannya,” ujarnya pekan lalu.
Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, menegaskan kembali keinginan pulau itu untuk memperoleh kemerdekaan dari Denmark.
Ia juga mengungkapkan kesiapan untuk berbicara dengan Trump, meskipun menegaskan bahwa pernyataan Trump yang tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dalam hal ini merupakan hal yang “serius”.
Egede menekankan bahwa warga Greenland tidak ingin menjadi bagian dari Denmark maupun Amerika Serikat.
Greenland, yang terletak di antara Samudra Atlantik dan Arktik, adalah pulau terbesar di dunia dan memiliki sejarah panjang sebagai wilayah di bawah kendali Denmark sejak abad ke-19 hingga 1950-an. Selama Perang Dunia II, wilayah ini sempat diduduki oleh AS setelah Denmark jatuh ke tangan Nazi Jerman.
Saat ini, Greenland memiliki pangkalan militer AS dan fasilitas untuk sistem peringatan dini rudal balistik.
Sejak 1979, Greenland semakin otonom dan diberikan pemerintahan sendiri. Pada 2009, pulau tersebut memperoleh hak untuk mendeklarasikan kemerdekaan jika suatu referendum disahkan. Egede menegaskan bahwa keinginan untuk merdeka adalah sebuah hasrat yang dipahami secara universal.
“Keinginan untuk merdeka, keinginan untuk tinggal di rumah sendiri, mungkin dipahami oleh semua orang di dunia,” kata Egede, seraya menambahkan bahwa pemungutan suara mengenai kemerdekaan Greenland akan segera dilaksanakan.
Meskipun Greenland memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, seperti emas, perak, tembaga, dan uranium, serta diyakini memiliki cadangan minyak yang besar, pulau tersebut dihuni oleh kurang dari 57.000 orang, dengan sekitar 80% wilayahnya tertutup es.
Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan oleh firma riset Patriot Polling, sekitar 57% warga Greenland mendukung usulan Donald Trump untuk menjadikan wilayah tersebut bagian dari AS.
Survei ini dilakukan awal bulan ini, bertepatan dengan kunjungan pribadi Donald Trump Jr., putra dari presiden terpilih, ke Greenland.
Meskipun sebagian warga Greenland menyambut baik usulan tersebut, proses politik yang kompleks dan ketegangan politik seputar kemerdekaan masih menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Pemimpin Greenland tetap menegaskan komitmen mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri, meskipun minat Amerika Serikat terhadap Greenland tetap tinggi karena faktor strategis dan sumber daya alamnya yang melimpah. []
Redaksi03
