Tiongkok Bantah Bangun Pangkalan Militer di Pasifik

SYDNEY – Kedutaan Besar Tiongkok di Fiji menegaskan bahwa Beijing tidak memiliki niat membangun pangkalan militer di kawasan Pasifik Selatan. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons kekhawatiran yang diutarakan Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka, mengenai potensi kehadiran militer Tiongkok di wilayah yang secara strategis menjadi perhatian global.

Rabuka, dalam pidatonya yang disampaikan di Australia, mengingatkan agar negaranya tidak menjadi tempat bagi kekuatan asing untuk memperluas pengaruh militer. “Jika mereka ingin datang, siapa yang akan menyambut mereka? Bukan Fiji,” ujarnya. “Dan saya pikir Tiongkok memahami hal itu dengan baik.”

Menanggapi pernyataan tersebut, Kedutaan Besar Tiongkok menyampaikan bantahan keras. Dalam pernyataan tertulis yang diunggah di media sosial pada Kamis (3/7), pihak kedutaan menyebut tuduhan mengenai pembangunan pangkalan militer oleh Tiongkok sebagai bagian dari “narasi yang salah” yang disebarkan oleh sejumlah pihak. “Tidak ada ikatan politik yang mengikat pada bantuan Tiongkok, tidak ada pemaksaan keinginan seseorang kepada orang lain, dan tidak ada janji kosong,” ujar juru bicara kedutaan. “Klaim tentang ‘Tiongkok mendirikan pangkalan militer di Pasifik’ adalah narasi yang salah. Mereka tidak berdasar dan didorong oleh motif tersembunyi.”

Wilayah Pasifik Selatan, yang dihuni oleh negara-negara kecil dan rentan secara ekonomi maupun lingkungan, telah menjadi pusat perhatian berbagai kekuatan dunia, termasuk Tiongkok dan negara-negara Barat. Beijing diketahui menjalin kerja sama erat dengan beberapa negara kepulauan seperti Kepulauan Solomon dan Kiribati, termasuk menandatangani perjanjian keamanan rahasia dengan Solomon pada tahun 2022. Meski isi perjanjian tersebut belum diungkap ke publik, Amerika Serikat dan Australia menyatakan kekhawatiran bahwa hal itu dapat membuka jalan bagi pendirian pangkalan militer permanen.

Selain kerja sama di bidang keamanan, Tiongkok juga memperkuat kehadirannya melalui proyek infrastruktur dan bantuan ekonomi. “Kehadiran Tiongkok di Pasifik difokuskan pada pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan penghidupan masyarakat, bukan pada penempatan pasukan atau pendirian pangkalan militer,” jelas juru bicara kedutaan. Ia menegaskan bahwa Beijing tidak akan memaksa negara-negara kepulauan Pasifik untuk “mengorbankan kedaulatan mereka”.

Investasi Tiongkok di kawasan tersebut meliputi pembangunan stadion, rumah sakit, istana kepresidenan, hingga infrastruktur jalan. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara seperti Kiribati, Kepulauan Solomon, dan Nauru diketahui telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan menjalin kerja sama resmi dengan Tiongkok. Kebijakan ini dinilai sebagian pengamat sebagai hasil dari pendekatan Tiongkok yang konsisten dalam membangun pengaruh di Pasifik tanpa menggunakan kekuatan militer secara terbuka.[]

Admin05