Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sutik, melontarkan kritik tajam terhadap lambannya penanganan kerusakan Jalan Lingkar Selatan di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Jalan yang seharusnya menjadi jalur alternatif vital ini dinilai berada dalam kondisi rusak berat dan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi.
Menurut Sutik, jalan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta mengurangi beban lalu lintas dalam kota. Namun, hingga kini belum ada upaya perbaikan signifikan dari pemerintah daerah.
“Dari total kebutuhan Rp 30 miliar, hanya sekitar Rp 3 miliar dianggarkan. Ini jelas tidak memadai untuk perbaikan secara menyeluruh,” ujar Sutik saat ditemui pada Kamis (10/04/2025).
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keselamatan pengguna jalan, terutama para pelajar yang melintasi jalur tersebut setiap hari. Ia menilai, jika perbaikan tidak segera dilakukan, risiko kecelakaan akan terus meningkat.
“Jika tidak segera diperbaiki, truk-truk besar akan tetap melintas di jalan kota. Ini berbahaya, apalagi banyak anak sekolah melewati rute tersebut. Keselamatan mereka bisa terancam,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sutik menyoroti kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, khususnya di kawasan strategis seperti Kotawaringin Timur dan Seruyan.
“Apakah keselamatan rakyat masih kalah penting dibanding efisiensi anggaran? Sampai kapan masyarakat harus menunggu jalan ini benar-benar layak digunakan,” pungkasnya.
Jalan Lingkar Selatan Sampit memang menjadi salah satu infrastruktur yang kerap disorot warga dan pengguna jalan. Selain menjadi penghubung antarwilayah, jalur ini juga merupakan akses alternatif untuk kendaraan logistik agar tidak masuk ke pusat kota. Namun kerusakan jalan yang kian parah memperburuk arus transportasi dan menghambat aktivitas ekonomi warga sekitar.
Desakan terhadap percepatan penanganan jalan tersebut pun semakin kuat. Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis lokal menyuarakan hal serupa, menuntut langkah konkret dari pemerintah provinsi agar tidak menunggu hingga terjadi kecelakaan fatal.
Dengan meningkatnya tekanan dari masyarakat dan anggota legislatif, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dasar diharapkan menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran tahun berjalan maupun di masa mendatang. []
Redaksi03
