Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN – Dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan yang digelar di Desa Sajau, Kecamatan Sebuku, terungkap sejumlah persoalan mendasar yang selama ini menjadi beban masyarakat setempat. Kegiatan yang dihadiri oleh anggota DPRD Dapil IV Nunukan ini menjadi momen langka bagi warga untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan yang belum pernah mendapat perhatian serius.
Kepala Desa Sajau, Joko, menyampaikan bahwa sejak desa tersebut berdiri, baru kali ini perwakilan legislatif hadir secara langsung untuk mendengar suara masyarakat. Ia menyebut kehadiran anggota DPRD menjadi harapan baru bagi warganya yang telah bertahun-tahun merasa tidak mendapat perhatian. “Baru kali ini ada anggota dewan yang hadir langsung mendengarkan kami, ini merupakan kunjungan pertama kalinya sejak desa tersebut berdiri, sudah bertahun-tahun kami merasa tak pernah dilirik,” ujar Joko dalam pertemuan tersebut.
Warga pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan sejumlah persoalan krusial, mulai dari buruknya kondisi infrastruktur hingga isu keterbatasan fasilitas dasar. Salah satu keluhan utama adalah kondisi jalan dari Simpang Tetaban menuju Desa Sajau yang rusak parah. Jalan berlubang dan licin disebut menyulitkan aktivitas harian serta membahayakan keselamatan warga, terutama saat terjadi kondisi darurat. “Warga kami yang sakit suka kesulitan kalau mau berobat, pernah ada ibu hamil terpaksa melahirkan di tengah jalan karena buruknya akses, itu bukan mengada-ngada, ini kenyataan,” tegas Joko.
Anggota DPRD Nunukan, Donal, menyampaikan bahwa semua aspirasi masyarakat akan dibawa dalam pembahasan di DPRD, termasuk bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan. Ia menegaskan bahwa keluhan terkait akses jalan menjadi perhatian utama karena menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat. “Terutama akses jalan yang dikeluhkan, karena akses inilah yang dapat menggerakkan mereka,” kata Donal.
Dalam sesi diskusi, warga juga meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi izin Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan yang beroperasi di sekitar desa. Mereka mengusulkan pelepasan lahan seluas 500 meter di sisi kiri dan kanan jalan untuk kepentingan masyarakat, termasuk sebagai area berkebun guna memenuhi kebutuhan hidup. Donal menambahkan bahwa aspirasi ini akan ditindaklanjuti secara serius.
Isu lain yang mencuat adalah soal tenaga kerja lokal. Warga mengeluhkan tidak adanya keberpihakan perusahaan terhadap pemuda setempat meski terdapat Perda yang mewajibkan perekrutan 80 persen tenaga kerja lokal. Mereka merasa usaha melamar pekerjaan kerap tidak ditanggapi. Selain itu, warga juga mengusulkan pembangunan rumah dinas untuk guru SDN 010 Sajau yang saat ini hanya memiliki satu unit dan dalam kondisi tidak layak huni.
Persoalan subsidi pupuk kelapa sawit juga menjadi sorotan karena selama ini belum dirasakan manfaatnya oleh petani. Selain itu, warga meminta pengadaan ambulans untuk menunjang penanganan kondisi darurat yang sering terlambat akibat minimnya fasilitas kesehatan. Mereka juga menginginkan adanya sosialisasi mengenai masa berlaku izin HGU agar masyarakat bisa memantau dan mengetahui sejauh mana hak atas lahan digunakan sesuai ketentuan.
Donal menutup pernyataannya dengan memastikan bahwa perbaikan jalan dari Simpang Desa Melayu Baru menuju Desa Sajau akan menjadi perhatian DPRD. Ia menyampaikan harapan agar kegiatan sosialisasi ini tidak berhenti pada seremonial semata, melainkan menjadi awal dari upaya nyata pemerintah untuk menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. []
Redaksi11
