KAPUAS – Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Suprianto, memberikan apresiasi atas pelaksanaan rekonstruksi jalan yang menghubungkan Desa Sidomulyo, Warna Sari, Bandar Raya, Tamban Jaya hingga Tamban Pasar di Kecamatan Tamban Catur.
Menurut Suprianto, pembangunan infrastruktur jalan tersebut sangat penting bagi peningkatan mobilitas masyarakat dan memperlancar akses transportasi hasil pertanian. Namun, pengamat menilai, apresiasi tersebut harus diimbangi dengan pengawasan ketat agar kualitas pekerjaan tidak mengecewakan di kemudian hari.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah atas perhatian yang diberikan. Jalan ini merupakan urat nadi perekonomian warga di wilayah Tamban Catur,” ujar Suprianto, Minggu (05/10/2025).
Ia menambahkan, dengan semakin baiknya akses jalan antar desa, distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat akan semakin lancar. Namun, sejumlah warga menyatakan kekhawatiran terkait kualitas pengerjaan dan masa pakai jalan yang cepat rusak jika pengawasan lemah.
“Tamban Catur adalah salah satu kawasan lumbung padi Kabupaten Kapuas, sehingga peningkatan infrastruktur menjadi faktor penting untuk mendukung produktivitas petani dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Suprianto.
Selain sebagai jalur utama pengangkutan hasil pertanian, jalan tersebut juga berperan strategis dalam memperlancar akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Warga kini lebih mudah menuju pusat kegiatan ekonomi maupun fasilitas umum di desa tetangga. Meski demikian, masyarakat berharap pembangunan tidak hanya mengutamakan kecepatan, tetapi juga mutu pekerjaan dan keberlanjutan fasilitas.
Suprianto berharap pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus memantau kualitas pekerjaan agar hasilnya maksimal dan berumur panjang. “Kita ingin pembangunan tidak hanya cepat selesai, tetapi juga memiliki kualitas baik dan tahan lama, sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, politikus PKB tersebut menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok. Namun, kritik tetap mengemuka terkait alokasi anggaran, prioritas pembangunan, dan efektivitas pengawasan, agar tidak hanya proyek formalitas, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Masyarakat di desa-desa juga berhak menikmati infrastruktur yang layak. Karena itu kami akan terus mendorong agar pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya menjadi prioritas dalam penganggaran daerah,” pungkasnya. []
Admin03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan