Janji Bupati Dinilai Mandek, DPRD Soroti Nihilnya Anggaran Rumah Betang

KOTAWARINGIN TIMUR – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang Siswanto menyatakan kekecewaannya atas mandeknya pembangunan rumah betang yang menjadi janji kampanye Bupati. Padahal, proyek ini dinilai bukan sekadar simbol budaya, melainkan juga investasi strategis untuk pariwisata daerah.

“Satu, ini merupakan salah satu janji Pak Bupati. Rumah betang itu akan menjadi simbol dan cerminan rumah semua. Rumah bersama,” tegas Dadang. “Dan dua, ini wujud nyata dari keinginan bupati untuk merawat budaya, sekaligus menjadikannya sebagai destinasi wisata,” lanjutnya. Sayangnya, tahun ini anggaran untuk realisasi proyek tersebut nihil, termasuk untuk kegiatan kebudayaan seperti Festival Isen Mulang yang hanya digelar seadanya.

Dadang menyesalkan ketidakselarasan antara janji politik dengan alokasi anggaran di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. “Jangan sampai seperti tahun ini. Tidak ada kegiatan sama sekali di Dinas Pariwisata karena nihilnya anggaran,” kritiknya. Ia menegaskan, pembangunan berbasis budaya membutuhkan komitmen finansial konkret, bukan sekadar retorika. “Kalau memang pariwisata mau dikembangkan, jangan cuma jadi omongan. Harus ada bukti nyata lewat sebaran anggaran yang jelas,” tegas Dadang, berjanji memperjuangkan hal ini dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

Persoalan lain yang disoroti adalah nasib kapal wisata yang karam beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah dinilai lamban menindaklanjuti, bahkan berencana melelang aset tersebut. “Kalau kapal itu dihapus dari aset, lalu gantinya apa? Padahal, kapal wisata ini adalah bagian penting dari citra pariwisata kita,” tandas Dadang, menyandingkan nilai strategis kapal tersebut dengan ikon Patung Ikan Jelawat.

Kritik Dadang menyiratkan kegelisahan akan konsistensi pembangunan daerah. Di satu sisi, rumah betang dijanjikan sebagai simbol persatuan dan daya tarik wisata; di sisi lain, minimnya anggaran menunjukkan kesenjangan antara visi dan eksekusi. Komisi III DPRD Kotim akan mengawal ketat isu ini, memastikan janji-janji pembangunan tidak berakhir sebagai wacana semata.

Tantangan Kotim kini adalah membuktikan bahwa pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata bukan sekadar proyek pencitraan, melainkan program berkelanjutan yang membutuhkan keseriusan anggaran dan implementasi. Seperti ditegaskan Dadang, “Kami akan pertanyakan ini dalam rapat berikutnya,” menunjukkan bahwa pengawasan DPRD akan semakin ketat menyambut APBD Perubahan.[]

Admin05