BERAU – Menjelang Ramadan, kebutuhan LPG subsidi 3 kilogram melonjak tajam di Kabupaten Berau. Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat kecil dan pelaku UMKM terkait kelangkaan dan lonjakan harga.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman, menegaskan pengawasan distribusi gas melon harus diperketat. “Ini kebutuhan vital bagi rumah tangga dan UMKM. Kalau distribusi tidak diawasi, masyarakat berisiko kesulitan mendapatkan LPG dengan harga wajar,” ujarnya, Minggu (01/03/2026).
Sakirman menyoroti tren setiap Ramadan, ketika permintaan gas melon meningkat tajam. Akibatnya, harga bisa naik dan stok seolah langka. Padahal, menurutnya, pasokan sebenarnya tersedia. “Setiap tahun potensi kelangkaan selalu muncul, biasanya karena penimbunan atau distribusi yang tidak tepat sasaran,” tambahnya.
Untuk memastikan kelancaran distribusi, Sakirman menekankan peran Diskoperindag Berau yang harus melakukan inspeksi mendadak, bekerja sama dengan lintas instansi. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan tegas menindak penimbun LPG bersubsidi.
“Pengawasan harus menyeluruh. Jangan sampai masyarakat kecil dirugikan oleh permainan harga atau tabung yang sengaja ditahan,” kata Sakirman.
Langkah ini bukan hanya soal stabilitas harga, tapi juga perlindungan sosial. Setiap tabung melon yang disalurkan dengan benar akan membantu keluarga prasejahtera tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan.
Sakirman mengingatkan pemerintah daerah agar menyiapkan strategi distribusi yang transparan dan efektif. “Kami berharap stok cukup, harga terjangkau, dan penyaluran tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan di bulan suci,” pungkasnya. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan