Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
TOKYO – Pemerintah Jepang tengah menimbang kemungkinan mengirim kapal perang untuk menjaga jalur pelayaran minyak di Selat Hormuz, menyusul meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Keputusan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meminta dukungan dari sekutu-sekutunya untuk mengawal kapal tanker di selat strategis tersebut.
Menurut laporan AFP, Minggu (15/03/2026), seruan Trump datang di tengah situasi yang memanas, dua pekan pasca serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Konflik ini memicu lonjakan harga minyak global setelah Iran menutup jalur Selat Hormuz dan menyerang fasilitas energi di kawasan Teluk.
Takayuki Kobayashi, penasihat kebijakan senior Jepang, menekankan bahwa ambang batas untuk mengirim kapal Angkatan Laut Jepang ke wilayah konflik cukup tinggi. “Kami sedang menelaah kemungkinan pengiriman kapal berdasarkan hukum nasional yang berlaku,” ujarnya.
Kobayashi menambahkan bahwa, secara hukum, Jepang memiliki ruang untuk mengerahkan kapal perang, tetapi risiko konflik yang masih berlangsung membuat keputusan harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Bagi Jepang, pengerahan Pasukan Bela Diri di luar negeri selalu menjadi isu politik sensitif. Negara yang menganut prinsip pasifis ini memiliki konstitusi 1947 yang secara eksplisit menolak perang. Sebagian besar pemilih Jepang masih menentang pengiriman militer ke luar negeri untuk tujuan konflik bersenjata.
Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, sejauh ini belum mengeluarkan keputusan resmi terkait kemungkinan pengiriman kapal perang ke Selat Hormuz. Ia dijadwalkan mengunjungi Washington pekan ini untuk membahas berbagai isu, termasuk keamanan Asia-Pasifik dan konflik Iran.
Kobayashi menilai pertemuan antara Takaichi dan Trump krusial untuk mengklarifikasi maksud seruan Amerika dan mengevaluasi bentuk kerjasama Jepang-AS agar tidak terjadi kekosongan keamanan di wilayah Asia Timur. “Pertemuan ini penting untuk menegaskan bagaimana Tokyo bisa mendukung stabilitas jalur pelayaran internasional tanpa mengabaikan prinsip konstitusional Jepang,” katanya.
Keputusan akhir Jepang diperkirakan akan mempertimbangkan keseimbangan antara tekanan internasional dan sensitivitas politik domestik. Sementara itu, perhatian global tetap tertuju pada bagaimana negara-negara sekutu merespons seruan AS dalam menghadapi krisis di Teluk. []
Redaksi4
