Jepang Sepakati Pengaktifan Kembali Reaktor Nuklir

NIIGATA — Pemerintah daerah di Jepang akhirnya mencapai kesepakatan penting terkait masa depan energi nuklir negeri itu. Pada Jumat (21/11/2025), otoritas Provinsi Niigata menyetujui dimulainya kembali proses pengoperasian Kashiwazaki-Kariwa, pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di dunia yang telah lama berhenti beroperasi sejak bencana gempa bumi dan tsunami Fukushima pada tahun 2011.

Keputusan tersebut menandai babak baru dalam kebijakan energi Jepang, yang selama hampir satu dekade mempertimbangkan risiko dan manfaat energi nuklir. Gubernur Niigata, Hideyo Hanazumi, mengatakan bahwa dirinya “akan menyetujui” langkah awal penyalaan kembali reaktor, meski Jepang tetap mewajibkan fasilitas itu mendapatkan izin final dari regulator nuklir nasional sebelum benar-benar aktif.

Dorongan untuk menghidupkan kembali PLTN semakin kuat seiring meningkatnya kebutuhan energi dan keterbatasan sumber daya alam Jepang. Sebagai negara yang sangat bergantung pada impor bahan bakar fosil, pemerintah kini menilai energi nuklir kembali menjadi opsi strategis untuk memastikan pasokan listrik yang stabil di tengah situasi global yang tidak menentu.

Saat ini, Jepang memiliki 14 reaktor nuklir yang siap beroperasi, terutama di wilayah barat dan selatan. Kashiwazaki-Kariwa menjadi salah satu fasilitas paling krusial karena kapasitasnya yang sangat besar. Setelah diberlakukan standar keselamatan baru yang lebih ketat, fasilitas ini dinilai telah memenuhi sebagian besar persyaratan teknis untuk diaktifkan kembali.

Jika mendapatkan persetujuan penuh dari regulator, Kashiwazaki-Kariwa akan menjadi reaktor pertama milik Tokyo Electric Power Company (Tepco) yang kembali beroperasi sejak tragedi Fukushima—sebuah peristiwa yang mengguncang kepercayaan publik terhadap keselamatan energi nuklir Jepang. Tepco masih menghadapi pengawasan ketat setelah bertahun-tahun dikritik atas responsnya dalam penanganan kecelakaan 2011.

Meski keputusan ini disambut positif oleh kelompok pro-nuklir, pihak yang menolak mengingatkan bahwa risiko bencana tetap ada, terutama di negara yang rawan gempa. Perdebatan mengenai keamanan, transparansi, dan kesiapan mitigasi tetap menjadi sorotan utama seiring berjalannya proses persetujuan dari pemerintah pusat. []

Admin04