Jimmi Soroti Minimnya Akses Data SDA di Kutai Timur

KUTAI TIMUR – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang dikenal sebagai daerah penghasil batu bara, menghadapi persoalan serius terkait keterbatasan akses terhadap data rinci dan valid mengenai potensi sumber daya alam (SDA). Kondisi ini dinilai menghambat pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan merancang kebijakan pembangunan secara optimal.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmi, menegaskan bahwa seluruh data terkait nilai dan rincian SDA Kutim masih berada di bawah kendali pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta pemerintah provinsi. Akibatnya, pemerintah kabupaten memiliki ruang terbatas untuk mengakses informasi penting tersebut.

“Selama ini kewenangannya ada di Kementerian ESDM dan Provinsi. Pemerintah Daerah sangat terbatas, kita mau mengajak semua pihak untuk duduk bersama agar lebih transparan,” ujar Jimmi.

Ia menilai minimnya transparansi data SDA membuat Kutim sulit memaksimalkan potensi ekonomi daerah, terutama dalam memperjuangkan bagi hasil yang proporsional dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Padahal, data yang akurat sangat dibutuhkan untuk menentukan arah pembangunan dan perencanaan keuangan yang tepat.

Jimmi berharap adanya kerja sama yang lebih terbuka antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam berbagi data. Menurutnya, keterbukaan informasi akan memperkuat posisi daerah dalam pengelolaan SDA dan memastikan kekayaan alam Kutim dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.[]

Admin05