Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
WASHINGTON – Jurnalis dari media Voice of America (VOA) bersama dengan serikat pekerja menggugat pemerintah Amerika Serikat atas kebijakan pemangkasan anggaran dan pemecatan lebih dari 1.300 pekerja. Gugatan ini menuduh pemerintahan Presiden Donald Trump melanggar hak kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS.
Gugatan tersebut menargetkan keputusan untuk menutup Badan Media Global AS, yang mendanai VOA dan media lain seperti Radio Free Europe, Radio Liberty, dan Radio Free Asia. Para penggugat menuntut agar pengadilan membatalkan langkah tersebut, yang mereka anggap akan memperburuk kondisi kebebasan pers di negara-negara dengan rezim otoriter. Menurut gugatan, pemangkasan anggaran ini berpotensi membuat negara-negara otoriter semakin berani mengontrol media mereka.
“Di banyak bagian dunia, sumber berita objektif yang krusial telah hilang, dan hanya media yang disponsori negara dengan kontrol yang ketat yang tersisa,” demikian kutipan dari gugatan yang dilaporkan oleh Reuters, Minggu (23/03/2025).
Pemangkasan anggaran ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya Presiden Trump dan miliarder Elon Musk untuk mengurangi anggaran federal yang dianggap membuang-buang pajak warga AS. Dalam prosesnya, pemangkasan anggaran ini berdampak langsung pada operasi media internasional yang menyebarkan informasi independen ke seluruh dunia, terutama di negara-negara yang tidak memiliki kebebasan pers.
Sejak didirikan untuk melawan propaganda Nazi pada masa Perang Dunia II, VOA berkembang menjadi salah satu penyiar internasional utama yang menyediakan berita dalam lebih dari 40 bahasa. Media ini bersama dengan Radio Free Europe dan Radio Free Asia memiliki lebih dari 425 juta pendengar setiap minggu, sebelum terjadi pemangkasan anggaran yang mengancam kelangsungan operasi mereka.
Gugatan ini mendesak agar pengadilan AS meninjau kembali kebijakan tersebut dan memberikan kejelasan atas pembekuan anggaran yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan pers yang menjadi dasar negara tersebut. []
Redaksi03
