Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SUNGAI KUNYIT – Pemerintahan Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, kini mengalami masa transisi menyusul pengunduran diri Kepala Desa (Kades) Abdul Gafur. Setelah lebih dari dua tahun menjabat, Abdul Gafur memutuskan mundur karena diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Informasi ini dibenarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Sungai Limau, Julianto. Menurutnya, pengunduran diri tersebut telah disampaikan oleh Abdul Gafur sejak beberapa pekan lalu. “Yang bersangkutan (Abdul Gafur) mengundurkan diri dari jabatan Kades Sungai Limau sejak tiga minggu lalu,” jelas Julianto kepada redaksi mempawahnews.com, Senin malam (16/06/2025).
Julianto menambahkan, keputusan Abdul Gafur untuk mundur berkaitan langsung dengan keberhasilannya lolos seleksi PPPK, yang disertai dengan proses pelantikan sebagai aparatur pemerintah. “Dia lolos seleksi PPPK dan sudah dilantik,” ujarnya.
Dengan adanya kekosongan posisi kades definitif, untuk sementara, roda pemerintahan desa tetap berjalan dengan penunjukan pelaksana tugas (Plt). Sekretaris Desa (Sekdes) Sungai Limau kini diberi amanah sebagai Plt Kades. “Sekretaris Desa (Sekdes) sudah ditunjuk menjadi Plt Kades Sungai Limau,” tambah Julianto.
Abdul Gafur sebelumnya dilantik sebagai Kades Sungai Limau menggantikan almarhum Munjiri, yang wafat akibat sakit. Selama lebih dari dua tahun menjabat, ia dikenal cukup aktif dalam berbagai program pembangunan desa.
Keputusan Abdul Gafur untuk mundur di tengah masa jabatannya membawa tantangan tersendiri bagi pemerintahan desa. Proses pelayanan publik dan program pembangunan desa diharapkan tetap berjalan lancar di bawah kepemimpinan sementara Plt Kades.
Masyarakat Desa Sungai Limau kini menanti kejelasan proses pengisian jabatan kades secara definitif, baik melalui pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) atau mekanisme lain yang sesuai regulasi.
Sementara itu, pengunduran diri seorang kepala desa karena peluang menjadi PPPK menunjukkan tren baru di lingkungan pemerintahan desa, di mana aparatur desa semakin terbuka terhadap pengembangan karier di sektor pemerintahan yang lebih luas. [] Admin 02
