Kalbar Tegaskan Tak Akan Naikkan PBB, Wagub: Jangan Bebani Rakyat

PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan mengikuti langkah sejumlah daerah yang berencana menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) demi meningkatkan pendapatan daerah. Ia mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan fiskal, sebab kebijakan menaikkan pajak hanya akan menambah beban masyarakat yang kini sedang menghadapi kondisi ekonomi sulit.

“Sekali lagi saya tegaskan, kebijakan yang memberatkan rakyat itu tidak akan Kalbar lakukan. Apalagi PBB, itu jelas akan menambah beban masyarakat,” kata Krisantus saat ditemui wartawan pada Minggu (24/08/2025).

Ia menjelaskan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak semestinya ditempuh dengan cara menekan masyarakat melalui pungutan pajak baru ataupun menaikkan tarif yang sudah ada. Menurutnya, pemerintah harus lebih fokus pada kontribusi para investor serta pelaku usaha yang sudah lama beroperasi di Kalimantan Barat.

“Kita punya ribuan investor, tapi kalau daerah tetap miskin, itu kan aneh. Investasi yang ada harus berdampak pada kesejahteraan rakyat dan menyumbang PAD,” ujarnya.

Krisantus juga menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum pemerintah kabupaten maupun kota mengambil kebijakan baru terkait peningkatan PAD. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru memperburuk kondisi perekonomian masyarakat kecil. “Rakyat kita sedang susah, jangan ditambah beban dengan kenaikan PBB,” pesannya.

Sebagai gantinya, Pemprov Kalbar mendorong langkah-langkah yang menekan peran dunia usaha untuk lebih bertanggung jawab. Ia mencontohkan kewajiban kendaraan operasional milik perusahaan besar, seperti angkutan sawit dan tambang, menggunakan pelat Kalbar. Selain itu, perusahaan juga diminta memindahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kalbar agar langsung memberi dampak pada PAD daerah.

“Ini bentuk kontribusi yang seharusnya tidak diabaikan oleh para pelaku usaha. Jadi, pembangunan daerah tetap berjalan tanpa harus membebani rakyat kecil,” pungkasnya.

Dengan sikap tegas tersebut, pemerintah provinsi berharap kabupaten dan kota di Kalimantan Barat lebih selektif dalam merumuskan strategi fiskal. Harapannya, kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama tanpa menambah beban baru bagi mereka yang berada di lapisan bawah.[]

Admin05