Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
TANJUNG SELOR – Wacana pembangunan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI Angkatan Darat di Kalimantan Utara (Kaltara) semakin menyedot perhatian publik. Meski realisasinya belum dimulai, rencana tersebut dinilai akan memberikan arti penting bagi pertahanan nasional sekaligus membuka peluang baru bagi perkembangan daerah perbatasan.
Komandan Korem (Danrem) 092/Maharajalila, Brigjen TNI Mohammad Sjahroni, menjelaskan bahwa hingga kini pembangunan fisik Puslatpur belum berjalan. Rencana itu masih berada pada tahap kajian dan evaluasi lintas sektor sebelum diputuskan pemerintah pusat.
“Progresnya tentu akan menjadi lahan buat latihan militer ataupun nanti akan ada pembangunan untuk lokasi instansi di situ. Namun untuk sekarang, belum ada pembangunan, nanti akan ditinjau kembali,” ujar Sjahroni saat dikonfirmasi, Senin (29/09/2025).
Puslatpur yang direncanakan di Kaltara diproyeksikan memiliki luas sekitar 253 ribu hektare. Lahan tersebut tersebar di tiga kabupaten sekaligus, yakni Nunukan, Tana Tidung, dan Malinau. Dengan cakupan sebesar itu, fasilitas ini akan menjadi yang terbesar di Indonesia. Sebagai perbandingan, Puslatpur Baturaja di Sumatera Selatan yang selama ini menjadi pusat latihan utama TNI AD hanya memiliki luas kurang dari 100 ribu hektare.
Keberadaan Puslatpur di Kaltara dianggap strategis. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia memberi nilai tambah, karena kawasan ini bukan hanya pintu gerbang negara tetapi juga wilayah yang kerap menjadi perhatian dalam konteks keamanan lintas batas.
Menurut Sjahroni, proses perencanaan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Ia menekankan bahwa pembangunan pusat latihan militer berskala raksasa ini harus melibatkan banyak pihak, tidak hanya Mabes TNI AD.
“Pembangunan Puslatpur bukan hanya keputusan dari Mabes TNI AD, tapi juga melibatkan kementerian terkait. Jadi tahapannya tidak sederhana, karena harus melewati berbagai kajian lintas sektor,” jelasnya.
Selain dari sisi pertahanan, rencana tersebut diyakini akan berdampak pada sektor lain, khususnya perekonomian lokal. Kehadiran ribuan personel yang kelak berlatih di wilayah itu akan membuka peluang usaha bagi masyarakat, mulai dari jasa logistik, transportasi, hingga penyediaan kebutuhan sehari-hari.
Tak hanya itu, pembangunan fasilitas militer berstandar nasional bahkan internasional di perbatasan diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Jalan, listrik, hingga fasilitas umum kemungkinan akan ikut berkembang seiring kebutuhan operasional Puslatpur.
Namun, proses panjang menanti sebelum rencana itu benar-benar terealisasi. Sjahroni menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.
“Kita tunggu informasinya saja,” tambahnya.
Bagi sebagian masyarakat Kaltara, kabar ini membawa harapan sekaligus tantangan. Harapan akan hadirnya pembangunan besar yang bisa mengangkat perekonomian, namun juga tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pertahanan dan kelestarian lingkungan, mengingat sebagian besar lahan yang direncanakan merupakan kawasan hutan dengan izin penggunaan khusus dari Kementerian Kehutanan RI.
Apabila pembangunan Puslatpur benar-benar berjalan, Kaltara akan memiliki peran yang lebih besar dalam peta pertahanan nasional. Daerah ini tidak lagi hanya menjadi garis depan yang berfungsi sebagai pengawas perbatasan, melainkan juga pusat pengembangan kekuatan militer yang terintegrasi, mencakup darat, laut, dan udara.
Dengan demikian, meskipun saat ini rencana pembangunan Puslatpur masih berada dalam tahap kajian, arah kebijakan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat pertahanan sekaligus mendorong pembangunan kawasan perbatasan. []
Admin03
