BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Ini merupakan kali ke-11 secara berturut-turut Pemprov Kaltara memperoleh predikat tersebut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kaltara Tahun 2025 di Ruang Sidang Lemlai Suri, Senin (02/06/2025). Penyerahan dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu, kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, didampingi Wakil Gubernur, Ingkong Ala, dan Ketua DPRD, H. Achmad Djufrie.
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menegaskan pentingnya kerja sama yang solid antara Pemda dan BPK RI guna menciptakan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Laporan ini cermin transparansi dan akuntabilitas kita bersama. Ini adalah cermin bagaimana setiap rupiah anggaran dikelola untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Gubernur Zainal.
Menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, serta mendorong efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas profesionalismenya dalam melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltara berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK.
“Temuan BPK menjadi masukan berharga bagi kami untuk terus berbenah. Kami siap menindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” jelasnya.
Dalam penutupan sambutannya, Gubernur Zainal mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mendukung pembangunan daerah, dengan landasan keterbukaan dan keberpihakan kepada rakyat.
“Sinergi kuat, niat baik, Kaltara maju, rakyat pun senang,” pungkasnya.
Acara tersebut juga dihadiri Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kaltara, Dwi Sabardiana, Pj. Sekprov Dr. Bustan, jajaran kepala OPD, Forkopimda, instansi vertikal, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan. [] Admin03