Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN — Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Retribusi Daerah Tahun 2025 yang digelar di Hotel Blue Sky, Balikpapan, Kamis (12/06/2025).
Dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya, kegiatan strategis yang digagas oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim ini menjadi forum penguatan sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang berbasis digital.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, H. Seno Aji, yang membuka secara resmi kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa digitalisasi bukan semata pilihan, melainkan keniscayaan dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah. “Pemprov Kaltim memandang digitalisasi sebagai salah satu kunci penting dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah,” ujar Seno Aji dalam sambutannya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kemajuan dalam implementasi ETPD selama ini merupakan hasil kerja kolektif. “Ini adalah prestasi kolektif dan hasil kerja keras bersama yang patut kita banggakan,” lanjutnya. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pihak untuk tidak terjebak dalam euforia pencapaian semata. “Kita tidak boleh berpuas diri, sebab dibalik prestasi, semua harus memperkuat komitmen dalam proses digitalisasi pembayaran pajak, retribusi, maupun digitalisasi sistem dan proses bisnis internal di OPD masing-masing,” tegasnya.
Dalam konteks itu, Seno Aji mendorong Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kaltim untuk menyusun langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara bertahap namun konsisten. “Kita perlu menyusun dan menjalankan roadmap TP2DD Kaltim yang kongkret, terukur, dan adaptif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan, roadmap tersebut menjadi pijakan strategis dalam membangun pemerintahan yang responsif dan efisien. “Pemprov Kaltim menjadikan transformasi digital sebagai fondasi penguatan tata kelola. Langkah ini adalah bukti nyata komitmen kita untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi informasi,” ungkapnya.
Forum ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem fiskal digital daerah. Pemanfaatan teknologi di sektor perpajakan dan retribusi tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan sistem yang akuntabel dan efisien.
Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ajang evaluasi dan perumusan strategi lanjutan agar upaya transformasi digital tidak terhenti di level konsep, melainkan diterapkan secara menyeluruh hingga ke unit pelayanan paling dasar. Dengan sinergi yang terus diperkuat antara Pemprov, OPD, lembaga keuangan, dan masyarakat, Kaltim diyakini mampu menjadi percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi di tingkat regional. [] (ADVERTORIAL)
Penulis: Rifki Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah S.M
