Kamtibmas Naik di Kaltim, Kapolda Akui Kekurangan dan Pilih Jalur Dialog

BALIKPAPAN – Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kalimantan Timur sepanjang 2025 menunjukkan tren peningkatan kasus. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur mencatat sebanyak 7.908 perkara, naik sekitar 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di tengah capaian tersebut, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro secara terbuka mengakui masih terdapat kekurangan dalam kinerja serta pelayanan kepolisian.

Pengakuan itu disampaikan Irjen Pol Endar dalam agenda rilis akhir tahun yang digelar di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Selasa (30/12/2025). Di hadapan awak media, Kapolda menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pelayanan yang dinilai belum sepenuhnya optimal. “Kami menyadari masih ada hal yang perlu diperbaiki, baik dari sisi kinerja maupun sikap personel,” ujarnya.

Meski demikian, Endar menjelaskan bahwa kenaikan jumlah kasus kamtibmas tidak sepenuhnya mencerminkan memburuknya kondisi keamanan. Menurutnya, hal tersebut juga dipengaruhi meningkatnya keberanian masyarakat dalam melaporkan kejadian, seiring dengan percepatan respons kepolisian di lapangan. “Kehadiran polisi yang lebih cepat mendorong masyarakat tidak ragu melapor. Banyak kejadian bisa segera ditangani sebelum membesar,” katanya.

Untuk mendukung percepatan penanganan, Polda Kaltim mengoptimalkan peran Patroli Motor Anti Kejahatan (Pamata). Dalam tiga bulan terakhir, satuan tersebut telah melaksanakan lebih dari seribu kegiatan patroli dan ratusan kali merespons langsung laporan di lokasi kejadian.

Selain patroli, pendekatan preventif juga diperkuat melalui kegiatan dialogis, seperti sambang ke tokoh agama dan adat, serta pelaksanaan program Jumat Curhat yang membuka ruang komunikasi antara polisi dan masyarakat.

Di sektor lalu lintas, Polda Kaltim mencatat angka kecelakaan yang masih tergolong tinggi. Sepanjang 2025, tercatat 851 kasus kecelakaan lalu lintas. Tingginya mobilitas masyarakat disebut menjadi salah satu faktor utama, sehingga upaya penertiban dan edukasi keselamatan terus digencarkan. “Keselamatan di jalan adalah indikator rasa aman,” tegas Kapolda.

Persoalan konflik agraria juga menjadi perhatian serius. Irjen Pol Endar menilai penyelesaian konflik semacam ini tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum, karena berpotensi memicu persoalan baru dan memperpanjang konflik. “Kalau hanya pendekatan hukum, selalu ada yang kalah dan menang. Itu sering meninggalkan persoalan baru,” ujarnya.

Ia mencontohkan penyelesaian konflik agraria di wilayah Jahap yang ditempuh melalui dialog melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, serta pihak perusahaan. Pendekatan musyawarah dinilai lebih efektif dalam meredam ketegangan dan menjaga stabilitas keamanan.

Menutup rilis akhir tahun, Kapolda Kaltim menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas peran aktif dalam menjaga situasi Kalimantan Timur tetap kondusif. Memasuki 2026, Polda Kaltim akan memfokuskan upaya pada penguatan kesiapsiagaan, inovasi pelayanan, serta pelibatan masyarakat secara lebih aktif.
“Keamanan tidak bisa berdiri sendiri. Ia lahir dari kepercayaan dan kerja sama,” pungkasnya. []

Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah