Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
YERUSALEM – Ketegangan antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali memuncak. Markas besar Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Yerusalem Timur dilaporkan terbakar, beberapa hari setelah fasilitas tersebut disita dan dihancurkan oleh otoritas Israel.
Peristiwa ini dikonfirmasi UNRWA dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Minggu (25/01/2026) dan diberitakan pada Senin (26/01/2026). Hingga kini, penyebab kebakaran belum dijelaskan secara rinci.
“Setelah diserbu dan dirusak oleh otoritas Israel, markas besar UNRWA di Yerusalem Timur yang diduduki kini dilaporkan terbakar,” demikian pernyataan UNRWA.
UNRWA menilai insiden tersebut bukan kejadian terisolasi, melainkan bagian dari tekanan berkelanjutan terhadap eksistensi lembaga tersebut. Kebakaran itu disebut sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menghapus status pengungsi Palestina.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengonfirmasi menerima laporan kebakaran di lokasi tersebut pada Minggu pagi. “Tim kami dikerahkan untuk memadamkan api dan mencegahnya menjalar ke area sekitar,” ujar perwakilan dinas pemadam kebakaran, tanpa merinci sumber api.
PBB sebelumnya telah mengecam keras penyitaan dan penghancuran markas UNRWA yang dilakukan Israel sejak pekan lalu. UNRWA kembali menegaskan bahwa seluruh fasilitasnya berada di bawah perlindungan hukum internasional.
Juru bicara UNRWA, Jonathan Fowler, menegaskan bahwa Israel memiliki kewajiban hukum yang jelas. “Seperti negara anggota PBB lainnya, Israel secara hukum wajib melindungi dan menghormati fasilitas PBB tanpa pengecualian,” kata Fowler.
Markas besar UNRWA di Yerusalem Timur diketahui telah dikosongkan sejak Januari 2025, menyusul diberlakukannya undang-undang Israel yang melarang badan PBB tersebut beroperasi di wilayah itu.
UNRWA didirikan untuk menangani ratusan ribu pengungsi Palestina sejak 1948, dengan mandat utama menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan pencatatan status pengungsi.
Israel selama ini menuduh UNRWA memberikan perlindungan kepada kelompok militan Hamas, bahkan mengklaim sejumlah staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang Gaza.
Namun, serangkaian investigasi internasional, termasuk yang dipimpin mantan Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna, menemukan adanya persoalan terkait netralitas internal, tetapi menegaskan Israel belum menyampaikan bukti kuat atas tuduhan utama tersebut.
Hingga kini, UNRWA masih menjalankan operasinya di Tepi Barat dan Jalur Gaza, meski berada di bawah tekanan politik dan keamanan yang terus meningkat. []
Admin03
