Kasus Distribusi BBM Nelayan, Nama Polairud Terseret

YOGYAKARTA – Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini tengah melakukan langkah serius menindaklanjuti dugaan penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan di kawasan Pantai Sadeng, Gunungkidul. Kasus ini mencuat setelah sejumlah informasi beredar luas di media sosial yang menyebutkan adanya keterlibatan oknum anggota Polisi Air dan Udara (Polairud).

Kepala Bidang Humas Polda DIY Kombes Ihsan menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak akan segan memberikan sanksi terhadap siapa pun yang terbukti melanggar aturan. “Polda DIY menegaskan untuk mengusut tuntas informasi tersebut dan akan menindak tegas semua yang terlibat jika betul itu terjadi,” ujar Ihsan di Yogyakarta, Minggu (28/09/2025).

Ia menambahkan, saat ini Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda DIY sudah turun langsung untuk melakukan penyelidikan di lapangan. “Saat ini Bidang Propam Polda DIY telah melakukan proses penyelidikan di lapangan,” katanya. Menurutnya, perkembangan hasil pemeriksaan akan disampaikan secara terbuka setelah prosesnya berjalan lebih jauh.

Kasus dugaan keterlibatan aparat ini mendapat perhatian publik karena menyangkut kepentingan nelayan yang selama ini bergantung pada ketersediaan BBM untuk melaut. Informasi yang berkembang di media sosial juga mendorong sejumlah pihak melayangkan laporan resmi ke beberapa lembaga, termasuk Polda DIY, Kejaksaan Tinggi DIY, Lembaga Ombudsman DIY, hingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Masyarakat menilai pengawasan distribusi BBM di kawasan pesisir masih menjadi persoalan krusial. Nelayan kerap mengeluhkan sulitnya akses BBM bersubsidi yang semestinya mereka terima, sementara di sisi lain beredar kabar adanya oknum yang memanfaatkan situasi tersebut.

Polda DIY menegaskan langkah penyelidikan tidak hanya untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut, tetapi juga sebagai bentuk komitmen menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. “Kami akan sampaikan perkembangan kepada publik setelah proses penyelidikan berjalan,” ucap Ihsan.

Kasus ini dipandang penting sebagai momentum evaluasi agar distribusi BBM di wilayah pesisir lebih transparan dan tepat sasaran. Publik kini menanti hasil penyelidikan, sekaligus langkah tegas yang akan ditempuh apabila benar terdapat pelanggaran oleh aparat. []

Admin03