Kasus Korupsi Papua Libatkan Unsur Swasta, KPK Terus Selidiki

PAPUA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melanjutkan penyidikan atas dugaan suap dana penunjang operasional serta program peningkatan pelayanan kedinasan kepala dan wakil kepala daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Penyidikan masih berfokus pada pendalaman informasi dari para saksi yang telah diperiksa oleh penyidik KPK.

Dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta baru-baru ini, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap dua orang staf Ocean Apartment di Gedung Merah Putih KPK. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama RS dan AH, staf Ocean Apartment,” ujar Budi Prasetyo.

Dari informasi yang diperoleh, dua orang staf yang dimaksud adalah Riana Sabilah (RS) dan Abdul Hakim (AH). Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Meski pemeriksaan terus dilakukan, Budi menyampaikan bahwa penyidik KPK belum menemukan temuan baru yang signifikan. “Belum, penyidik KPK masih mendalami dari para saksi,” jelasnya.

KPK memang masih berupaya merangkai konstruksi perkara secara menyeluruh melalui keterangan sejumlah saksi yang diduga memiliki kaitan dengan aliran dana maupun kebijakan anggaran di Pemerintah Provinsi Papua. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut menjadi bagian dari strategi penegakan hukum untuk mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab atas dugaan praktik rasuah dalam pengelolaan dana operasional kepala daerah.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Presiden Direktur PT RDG Airlines, Gibrael Isaak, pada 17 Maret 2025. Pemanggilan tersebut juga terkait dengan upaya penyidikan perkara yang sama. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak dari sektor swasta menunjukkan adanya indikasi bahwa perkara ini tidak hanya melibatkan unsur pemerintah daerah, tetapi juga memiliki potensi keterlibatan pihak eksternal yang diduga turut menikmati aliran dana.

Selain itu, KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Papua pada 4 November 2024. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka pengumpulan alat bukti yang mendukung proses pembuktian hukum. Meski telah berlalu beberapa bulan, penggeledahan itu menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian penyidikan karena dilakukan di lokasi strategis pengambilan keputusan di tingkat provinsi.

Hingga kini, KPK belum mengumumkan secara resmi siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses penyidikan masih berjalan dan lembaga antikorupsi tersebut terus melakukan pendalaman terhadap semua data dan informasi yang berhasil dikumpulkan dari para saksi. KPK menyatakan akan tetap bekerja secara profesional dan transparan demi menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik ini. []

Redaksi11

PDF