PONTIANAK – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, mengawali evaluasi perencanaan dan penganggaran (Evran) Tahun Anggaran 2026 bersama Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, di Kantor BPKP Kalbar, Jumat (27/02/2026).
Rudy menekankan, fokus evaluasi kali ini adalah lima sektor krusial: pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, dan ketahanan pangan. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan APBD Kabupaten Kayong Utara sejalan dengan prioritas nasional dan target pembangunan daerah.
“Ini bukan sekadar rutinitas, tapi alat strategis untuk memastikan setiap rupiah yang digunakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rudy. Ia menambahkan, evaluasi tahun sebelumnya menemukan anggaran senilai Rp351,87 miliar, atau hampir 100 persen dari subkegiatan tertentu, berisiko tidak efektif karena tidak relevan dengan prioritas pembangunan.
Dalam arahannya, Rudy mendorong pemerintah daerah untuk berani memangkas program yang tidak produktif, dan mengalihkan anggarannya ke program yang langsung berdampak bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi target pembangunan antara kabupaten dan provinsi, contohnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) agar sejalan dengan target Kalimantan Barat.
“Efisiensi anggaran harus dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas yang berkontribusi pada misi strategis Astacita dan meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama kepala daerah,” tegasnya.
Rudy menambahkan, integrasi kinerja hingga tingkat individu juga menjadi kunci. Setiap subkegiatan harus masuk dalam sistem penilaian kinerja pegawai agar pelaksanaan program lebih terukur. Selain itu, peningkatan kualitas data dan pelatihan teknis bagi aparatur perencana menjadi langkah krusial untuk menyatukan rencana pusat dan daerah.
“Dengan langkah ini, APBD Kayong Utara 2026 diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” tutup Rudy. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan