Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
WASHINGTON DC – Kota-kota di Amerika Serikat yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tengah menghadapi tantangan serius dalam meyakinkan penggemar sepak bola internasional. Kekhawatiran muncul akibat kebijakan imigrasi yang kontroversial dari Presiden Donald Trump serta larangan perjalanan yang dinilai dapat mengancam semangat keterbukaan dalam ajang olahraga dunia tersebut.
Turnamen Piala Dunia 2026 yang akan digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mencatatkan rekor dengan diikutinya oleh 48 negara dan total 104 pertandingan. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut ajang ini sebagai kesempatan untuk melahirkan generasi baru penggemar sepak bola global. Meski demikian, atmosfer positif ini dibayangi kekhawatiran atas situasi politik dan kebijakan domestik Amerika Serikat.
Di berbagai kota tuan rumah seperti Los Angeles dan New York-New Jersey, persiapan terus berjalan. Acara peringatan satu tahun menuju pembukaan turnamen turut digelar, termasuk di Los Angeles yang menghadirkan pesohor dan legenda sepak bola di karpet merah Fox Studio Lot. Namun, momen tersebut turut disorot karena pengerahan aparat militer oleh Presiden Trump untuk meredam aksi protes, yang dinilai oleh sebagian kalangan sebagai tindakan berlebihan.
Gubernur California Gavin Newsom mengkritik langkah itu sebagai sinyal menuju otoritarianisme. Di sisi lain, pihak Gedung Putih justru menyalahkan pemerintah daerah dan negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat atas kekacauan yang terjadi. Ketegangan politik dalam negeri ini mengundang perhatian komunitas internasional yang khawatir terhadap kondisi penyelenggaraan turnamen.
CEO panitia tuan rumah New York-New Jersey, Alex Lasry, menyampaikan harapannya bahwa Piala Dunia 2026 menjadi panggung untuk menampilkan sisi terbuka Amerika. “Sepak bola adalah olahraga dunia. Ini momen kita untuk menyambut semua orang dari berbagai penjuru dunia,” ujarnya.
Namun, sejumlah pihak menilai keprihatinan terhadap kebijakan pemerintah tidak bisa diabaikan. Minky Worden dari Human Rights Watch menyatakan bahwa FIFA wajib memastikan keamanan dan penghormatan terhadap hak asasi seluruh pihak yang terlibat. “FIFA harus secara terbuka mengakui ancaman kebijakan anti-hak asasi manusia di AS dan menetapkan tolok ukur perubahan kebijakan yang jelas untuk melindungi hak-hak imigran selama dan setelah Piala Dunia 2026,” ujarnya.
Ketegangan semakin meningkat setelah pemerintah Amerika Serikat mengumumkan larangan perjalanan terhadap 12 negara, termasuk Iran yang telah lolos ke putaran final. Kebijakan ini dianggap Iran sebagai bentuk permusuhan terhadap warga negaranya dan umat muslim secara luas.
Meskipun FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai situasi ini, Gianni Infantino sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa dunia akan disambut dengan baik di Piala Dunia 2026 serta turnamen Piala Dunia Antarklub yang akan berlangsung dari 14 Juni hingga 13 Juli 2025.
Perwakilan kota Philadelphia, Meg Kane, menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan persiapan turnamen dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. “Kami sadar banyak hal bisa berubah, dan kami membuat rencana dengan fleksibilitas tinggi,” katanya.
Sementara itu, Alina Hudak, Presiden dan CEO panitia lokal Miami, menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan perwakilan konsuler dari berbagai negara untuk menjawab kekhawatiran yang muncul. “Tanggung jawab kami adalah menjamin kesiapan, keamanan, dan koordinasi logistik dengan semua instansi,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa infrastruktur transportasi massal tengah dipersiapkan guna mengantisipasi tingginya volume pengunjung selama perhelatan berlangsung.
Meski kekhawatiran terus berkembang, sebagian penggemar dan mantan pemain dari Eropa menyatakan bahwa masih terlalu dini untuk mempertimbangkan pembatalan atau perubahan rencana kehadiran mereka dalam turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. []
Redaksi11
