Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Evaluasi terhadap kebijakan pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Timur menjadi sorotan utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menegaskan perlunya langkah konkret agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran. Pernyataan itu disampaikannya usai Rapat Paripurna ke-40 DPRD Kaltim, Selasa (21/10/2025), di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda.
Sarkowi mengungkapkan, meski sejumlah program telah diterapkan, implementasinya di lapangan belum selalu efektif. Kesenjangan antara kebijakan yang dibuat dengan kebutuhan masyarakat masih terlihat, terutama di wilayah terpencil.
“Kebijakan itu bagus di atas kertas, tapi kalau tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, berarti ada yang perlu dibenahi,” tegasnya.
Politikus asal Kutai Kartanegara itu menyoroti kondisi pendidikan di Kaltim yang belum merata, baik dari kualitas sekolah maupun kesejahteraan guru. Di sektor kesehatan, ia menyoroti keterbatasan distribusi tenaga medis dan fasilitas kesehatan, khususnya di daerah perbatasan. Menurutnya, koordinasi antarinstansi harus diperkuat agar program tidak tumpang tindih dan dapat menjangkau sasaran dengan tepat.
Sarkowi juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran publik secara efisien dan transparan. “Anggaran pendidikan dan kesehatan selalu besar, tapi hasilnya harus bisa diukur secara nyata. Kita tidak ingin ada kebijakan yang hanya berhenti pada seremoni tanpa dampak konkret,” jelasnya.
Dalam konteks pengawasan, Sarkowi menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi kontrol agar kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak pada masyarakat. Ia mendorong dinas teknis membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan maupun evaluasi program.
“Pemerintah daerah perlu lebih terbuka terhadap masukan dari masyarakat dan lembaga pengawas. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sesuai aturan, tapi juga sesuai kebutuhan nyata di lapangan,” pungkasnya.
Dengan catatan tersebut, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi bersama eksekutif, sehingga pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan dapat berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan. []
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
