Kelalaian Administrasi Rugikan Atlet Bontang

BONTANG – Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengungkapkan keprihatinan terkait belum cairnya dana hibah untuk sejumlah organisasi olahraga di Kota Bontang. Menurutnya, keterlambatan ini bisa berdampak serius pada persiapan atlet dalam menghadapi berbagai kejuaraan.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan III DPRD Bontang, Senin (23/06/2025), yang membahas Pengambilan Keputusan atas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024. “Ada keluhan mengenai tidak cairnya hibah bagi organisasi keolahragaan seperti KONI, Kormi, NPC, hingga Bapopsi. Ini sangat berpengaruh bagi para atlet,” ujar Andi Faiz.

Menurut Andi, permasalahan ini berakar dari kelalaian administrasi yang terjadi di lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Bontang. Ia menyoroti bahwa hingga saat ini belum ada Surat Keputusan (SK) pembentukan tim verifikasi hibah, padahal SK tersebut merupakan syarat utama proses pencairan. “SK tim verifikasi tidak dibuat. Padahal itu adalah prosedur wajib sebelum pencairan hibah bisa dilakukan. Ini murni soal kelalaian administrasi,” tegasnya.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan bahwa ketika DPRD menanyakan langsung kepada kepala dinas terkait, yang bersangkutan mengakui kelalaian tersebut dan bahkan menyatakan siap menerima konsekuensinya. Namun, menurut Andi, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. “Ini bukan sekadar soal administrasi. Ini menyangkut masa depan atlet yang sudah berlatih keras. Kalau mereka tidak bisa ikut pra porprov, otomatis mereka tidak bisa tampil di porprov mendatang. Sayang sekali jika kerja keras mereka terhambat oleh masalah seperti ini,” jelasnya.

Sebagai informasi, dana hibah yang telah dialokasikan untuk KONI Bontang sendiri mencapai Rp5 miliar. Andi Faiz berharap masyarakat memahami bahwa DPRD telah memberikan persetujuan atas hibah tersebut dan proses penganggaran sudah berjalan sesuai ketentuan. “Saya tidak ingin masyarakat salah paham atau menuduh DPRD dan kepala daerah yang menghambat. Faktanya, ini murni kelalaian teknis di tingkat OPD,” pungkasnya. []

Admin 02