Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berdampak pada anggaran pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan langkah strategis melalui refocusing anggaran agar sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, yang menekankan prioritas pada infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kaltim menggelar rapat koordinasi di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, pada Rabu (12/03/2025). Rapat ini dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, yang dihadiri oleh perangkat daerah lingkup Provinsi Kaltim. Rapat tersebut membahas pemanfaatan anggaran yang efisien dimulai pada tahun 2025, serta penyusunan program prioritas unggulan yang akan dijalankan selama masa pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
“Efisiensi anggaran bukan hanya sekadar penghematan, tetapi bagaimana kita bisa mengalokasikan dana dengan optimal untuk program-program yang benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan daerah,” jelas Yusliando. Ia juga menekankan bahwa anggaran harus digunakan secara terarah dan tepat sasaran agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, pemanfaatan anggaran harus transparan dan akuntabel agar dampaknya terasa nyata.
“Perencanaan yang matang sangat penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran yang optimal,” tambahnya. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah dalam menyusun program yang sejalan dengan visi pembangunan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, memberikan keterangan mengenai kebijakan efisiensi anggaran, yang salah satunya dilakukan melalui langkah refocusing anggaran. “Kita mendapatkan sekitar Rp 2,5 triliun hasil efisiensi,” ujar Sri Wahyuni.
Dari total efisiensi tersebut, sekitar Rp 1 triliun akan dialokasikan untuk program-program utama, seperti pembangunan jalan penghubung antara Tering di Kabupaten Kutai Barat dan Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu.
Sri Wahyuni juga menjelaskan bahwa sebagian dari dana efisiensi ini akan digunakan untuk menambah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta program-program lainnya yang mendukung pendidikan. “Dengan program gratispoll, kami akan menambah dana BOSDA,” tambahnya.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Kaltim akan berkoordinasi dengan DPRD untuk mempercepat proses refocusing anggaran dan memastikan program-program yang telah direncanakan dapat segera diimplementasikan. “Sekarang tinggal menyatukan rancangan RPJMD dengan kebijakan politis yang telah disepakati oleh kepala daerah dan DPRD,” tutup Sri Wahyuni. []
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Nistia Endah
