Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai mengencangkan pengamanan sosial-politik jelang Tahun Anggaran 2026. Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) didorong tidak hanya menjalankan program rutin, tetapi juga lebih agresif memetakan potensi gejolak yang bisa mengganggu stabilitas daerah.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kesbangpol se-Kalimantan Barat yang berlangsung di Ruang Tengkawang, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (03/02/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa posisi Kesbangpol tidak bisa dipandang sebagai perangkat administratif semata. Menurutnya, Kesbangpol merupakan bagian penting dari sistem deteksi dini pemerintah daerah.
“Kesbangpol ini punya peran strategis sebagai mata dan telinga pemerintah daerah. Fungsinya melengkapi kerja Polri, Kejaksaan, BIN, dan unsur keamanan lainnya,” kata Harisson.
Ia menyoroti meningkatnya dinamika sosial di masyarakat, salah satunya maraknya aksi demonstrasi yang belakangan kerap muncul di berbagai daerah. Kondisi ini, lanjutnya, tidak boleh disikapi secara reaktif.
“Kalau pendekatannya hanya pengamanan, masalahnya tidak akan selesai. Kuncinya ada pada komunikasi dan dialog sejak awal agar tidak berkembang menjadi konflik,” ujarnya.
Harisson juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar setiap potensi persoalan dapat dibahas secara menyeluruh.
“Jangan menunggu masalah membesar. Begitu ada gejala, langsung dibicarakan bersama Forkopimda untuk dicari jalan keluarnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, M. Bari, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini dirancang untuk menyatukan arah kebijakan Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan arah kebijakan, prioritas program, dan indikator kinerja Kesbangpol se-Kalimantan Barat,” kata Bari.
Ia menjelaskan, perencanaan program tahun 2026 difokuskan pada penguatan stabilitas daerah sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
“Kalau stabilitas sosial dan politik terganggu, pembangunan juga ikut terhambat. Karena itu, perencanaan Kesbangpol harus terintegrasi dari provinsi sampai kabupaten dan kota,” jelasnya.
Selain penyelarasan kebijakan, rapat ini juga dimaksudkan untuk memperkuat komunikasi antarlembaga agar respons terhadap isu-isu sensitif bisa dilakukan lebih cepat dan terukur.
“Kami ingin ada kesamaan persepsi dan langkah di lapangan, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Kalimantan Barat,” tambah Bari.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bappeda Provinsi Kalbar, BKAD Provinsi Kalbar, serta jajaran Kesbangpol, Bappeda, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. []
Admin04
