Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau terus mendorong penguatan peran perempuan sebagai strategi utama menekan ketimpangan gender. Upaya tersebut diklaim mulai membuahkan hasil, ditandai dengan turunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dalam dua tahun terakhir.
Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa kebijakan pengarusutamaan gender tidak sekadar formalitas regulasi, melainkan menjadi arah pembangunan jangka panjang daerah.
“Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya soal keadilan, tetapi menyangkut masa depan pembangunan daerah. Perempuan harus mendapat ruang yang sama dalam ekonomi, politik, dan sosial,” ujar Muhammad Said di Berau, Jumat (30/01/2026).
Pemkab Berau saat ini berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang inklusif. Said menyebut, hasilnya mulai terlihat dari membaiknya capaian indikator kesetaraan gender.
Berdasarkan survei yang dirilis Mei 2025, IKG Berau pada 2024 tercatat 0,421, menurun cukup tajam dibandingkan 2023 yang berada di angka 0,502. Penurunan ini dinilai mencerminkan meningkatnya akses dan peran perempuan dalam berbagai sektor.
Salah satu faktor dominan adalah pertumbuhan UMKM yang didominasi perempuan. Di Berau, lebih dari 16.000 UMKM dijalankan oleh kaum perempuan dan terbukti mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus daerah.
“Kemandirian ekonomi perempuan sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial. Ketika perempuan berdaya, ketergantungan ekonomi berkurang dan potensi konflik rumah tangga ikut menurun,” kata Said.
Ia menegaskan, kontribusi UMKM perempuan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata karena telah menjadi penopang ekonomi kerakyatan di Berau.
Dalam upaya mempercepat penurunan ketimpangan gender, Pemkab Berau juga menjalankan berbagai langkah lanjutan, mulai dari pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemulihan trauma, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan. “Kesejahteraan harus dibarengi perlindungan. Negara tidak boleh abai ketika perempuan dan anak menjadi korban kekerasan,” tegasnya.
Atas konsistensi kebijakan tersebut, Pemkab Berau meraih peringkat terbaik II Pembangunan Kesetaraan Gender tingkat Provinsi Kalimantan Timur, yang diserahkan pada 9 Januari 2026.
Said menambahkan, keberhasilan program gender responsif sangat bergantung pada keseriusan perangkat daerah dalam menyusun dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) secara berkelanjutan. “Kalau perencanaan hanya formalitas, maka kesetaraan gender hanya akan berhenti di atas kertas. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci,” pungkasnya. []
Admin03
