KUTAI KARTANEGARA – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Borneo Nusantara Kabupaten Kutai Kartanegara, Rahmat, menegaskan dukungan penuh organisasinya terhadap reformasi Polri yang menempatkan institusi kepolisian tetap berada di bawah komando langsung Presiden Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan secara resmi, Rabu (28/01/2026), sebagai respons terhadap wacana reformasi kepolisian yang tengah ramai diperbincangkan publik.
“Posisi ini bukan sekadar preferensi, melainkan keharusan strategis,” tegas Rahmat. Ia menilai, menempatkan Polri di bawah kementerian atau lembaga lain justru berpotensi melemahkan otoritas, efektivitas, dan integritas institusi yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan nasional.
Rahmat menekankan pentingnya Polri dalam menjaga stabilitas negara, menegakkan supremasi hukum, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. “Polri memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan supremasi hukum bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. Menurutnya, bila Polri dilemahkan melalui mekanisme kelembagaan yang kurang tepat, hal ini bisa berdampak pada berkurangnya kemampuan negara dalam menghadapi ancaman keamanan dan kriminalitas.
Selain itu, Rahmat menegaskan bahwa Laskar Borneo Nusantara akan terus memperjuangkan reformasi yang memperkuat Polri sebagai pilar utama bangsa. Tujuannya adalah mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan akuntabel, yang mampu menjalankan tugas tanpa intervensi pihak lain, namun tetap berada di bawah pengawasan Presiden sebagai kepala negara.
“Reformasi Polri bukan sekadar perubahan struktural, tetapi juga memastikan institusi ini memiliki legitimasi, kemampuan operasional, dan integritas yang tinggi,” jelasnya. Menurut Rahmat, publik dan aparat negara harus memahami bahwa reformasi kepolisian tidak hanya soal birokrasi, tetapi juga berkaitan dengan keamanan nasional, penegakan hukum, dan kepercayaan masyarakat.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi Laskar Borneo Nusantara dalam dinamika reformasi kepolisian, sekaligus memberi sinyal dukungan bagi langkah-langkah yang memperkuat posisi Polri. Organisasi ini menekankan bahwa reformasi harus menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan profesionalisme Polri, bukan menjadi ajang polemik politik yang melemahkan institusi.
“Polri adalah pilar penting negara. Reformasi harus diarahkan pada peningkatan kualitas, bukan sekadar perubahan administratif. Kami mendukung penuh langkah pemerintah untuk memastikan Polri tetap berada di jalur profesional dan akuntabel,” pungkas Rahmat. []
Penulis: Yusuf | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan