Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh dan independen terkait insiden pemusnahan amunisi afkir di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, pada Senin (12/05/2025). Tragedi tersebut menewaskan empat prajurit TNI dan sembilan warga sipil.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi pada Rabu (14/05/2025), koalisi menegaskan bahwa investigasi harus dilakukan oleh lembaga independen di luar TNI. “Investigasi menyeluruh, imparsial, dan transparan harus dilakukan oleh lembaga yang berasal dari luar TNI,” tegas pernyataan tersebut.
Koalisi merekomendasikan keterlibatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam proses penyelidikan. “Komnas HAM dan Polri memiliki kewajiban menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer,” lanjut mereka.
Koalisi juga mendesak Komnas HAM untuk proaktif menyelidiki insiden ini dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan ke depan. “Negara tidak boleh meremehkan kematian akibat kelalaian implementasi kebijakan yang berisiko tinggi,” tegas pernyataan tersebut.
Merespons pernyataan petinggi TNI yang menyebut korban sipil terjadi karena warga berusaha mengambil logam serpihan amunisi, koalisi menilai klaim tersebut tergesa-gesa dan tidak sensitif. “Pernyataan itu disampaikan sebelum ada hasil penyelidikan menyeluruh, imparsial, dan transparan,” kritik mereka.
Koalisi ini terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil, antara lain Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Amnesty International Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Human Rights Working Group (HRWG), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), SETARA Institute, Centra Initiative, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan LBH Pers.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana mengonfirmasi bahwa insiden pemusnahan amunisi kedaluwarsa tersebut menewaskan 13 orang. “Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada bahan berbahaya,” kata Wahyu kepada media pada Senin (12/05/2025).
Tragedi ini menyoroti pentingnya evaluasi prosedur pemusnahan amunisi serta perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah jatuhnya korban sipil di masa depan.[]
Redaksi11
