Kolombia Serukan Penyelidikan Hukum atas Trump di PBB

NEW YORK – Sidang Umum PBB ke-80 menjadi panggung bagi sejumlah pemimpin dunia untuk menyuarakan sikap terkait konflik berkepanjangan di Gaza. Salah satunya datang dari Presiden Kolombia, Gustavo Petro, yang secara tegas menuntut dihentikannya genosida militer Israel terhadap rakyat Palestina.

Dalam pidatonya pada Selasa (23/09/2025), Petro menyebut tindakan militer Israel sebagai kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh lagi berlangsung. “Pertama-tama kita harus menghentikan genosida di Gaza. Kemanusiaan tidak bisa membiarkan satu hari pun genosida ini terjadi lagi,” tegasnya dalam rekaman yang dipublikasikan AlJazeera.

Petro juga mengarahkan kritik keras kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beserta sekutunya, termasuk Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Menurutnya, dukungan politik dan militer dari negara-negara tersebut justru memperpanjang penderitaan rakyat Palestina. “Genosida” yang disebut Petro telah menelan korban jiwa puluhan warga sipil, mayoritas perempuan dan anak-anak.

Lebih jauh, Petro mendesak PBB untuk bersikap tegas dalam menegakkan keputusan Mahkamah Internasional (ICJ). Pada Juli 2024, ICJ menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina selama puluhan tahun adalah tindakan ilegal yang harus segera diakhiri. “PBB harus menegakkan keputusan Mahkamah Internasional,” kata Petro menegaskan.

Dalam pidatonya, ia bahkan menarik analogi dengan serangan rudal mematikan di Karibia yang dilakukan Amerika Serikat terhadap kapal yang berisi anak muda tak bersenjata. Menurutnya, tindakan itu sebanding dengan kekerasan Israel terhadap warga Palestina: sama-sama berakar pada sikap rasis kelompok kaya yang merasa lebih superior.

Selain mengkritik Israel, Petro juga menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap Amerika Serikat. Ia menyerukan agar penyelidikan kriminal dibuka terhadap Presiden AS Donald Trump serta pejabat tinggi lain yang diduga terlibat dalam operasi militer di Karibia. Serangan tersebut, menurut Petro, diklaim Gedung Putih sebagai upaya memberantas narkoba, namun sejatinya mengorbankan nyawa tak bersalah. “Proses pidana harus dibuka terhadap para pejabat tersebut, yang berasal dari AS, bahkan jika itu melibatkan pejabat tertinggi yang memberi perintah: Presiden Trump,” ucapnya seperti dikutip Associated Press.

Seruan Petro bergema seiring dengan pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam forum berbeda di markas besar PBB. Dalam KTT mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara, Prabowo menegaskan sikap Indonesia yang konsisten mendukung perdamaian melalui pengakuan negara Palestina. “Kami mengecam seluruh bentuk kekerasan terhadap warga sipil yang tak bersalah. Oleh karena itu, Indonesia, sekali lagi menekankan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara untuk persoalan di Palestina. Solusi dua negara menjadi jalan menuju perdamaian,” ujar Prabowo.

Ia pun mendesak anggota PBB segera mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Dukungan Indonesia dan Kolombia dalam forum PBB menambah daftar panjang suara internasional yang menuntut segera diakhirinya agresi Israel di Gaza serta penegakan hukum internasional terhadap pihak-pihak yang terlibat. []

Admin03