Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BONTANG – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang melakukan inspeksi mendadak ke Jalan Kampung Timur RT 01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Selasa (03/02/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang rusakan dan dinilai tidak memadai sebagai akses utama bagi warga setempat.
Kawasan jalan ini mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan, namun tidak diiringi dengan peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas warga sekitar yang bergantung pada akses jalan tersebut, sehingga mendorong DPRD untuk kembali menaruh perhatian terhadap pemerataan pembangunan dan keadilan infrastruktur di wilayah tersebut.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Sem Nalpa Mario Guling, menjelaskan peninjauan tersebut dinilai mendesak karena kawasan tersebut terus berkembang dan sudah lama menjadi perhatian DPRD sejak pembahasan pada tahun sebelumnya.
“Karena menurut kami ini sangat urgen, sekitar 2024 yang lalu kami sempat rapat koordinasi terkait dengan jalanan ini,” katanya.
Pertumbuhan jumlah penduduk di kawasan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur jalan yang memadai, padahal wilayah itu menjadi akses penting bagi warga sekitar 60 sampai 70 kepala keluarga yang berdomisili di wilayah tersebut. Kondisi ini membuat aktivitas sehari-hari warga, mulai dari transportasi, distribusi kebutuhan pokok, hingga pelayanan publik, menjadi terganggu.
Sem Nalpa menyampaikan harapan agar rencana pembangunan jalan yang telah dibahas sebelumnya dapat direalisasikan meski dilakukan secara bertahap.
“Jadi daripada itu, tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon harapan dan doakan ke depan kalau bisa direalisasikan Kabid PUPRK,” tuturnya.
Ia juga menyoroti tidak adanya alokasi anggaran pembangunan jalan tersebut dalam anggaran murni tahun 2026 berdasarkan hasil penelusuran data yang telah dilakukan.
“Karena kami lihat di anggaran ini sudah tidak ada ini, anggaran murni 2026 sudah tidak ada lagi ini,” ujarnya.
Meski demikian, Sem Nalpa berharap pemerintah daerah bersama OPD terkait tetap membuka ruang koordinasi agar pembangunan dapat dimasukkan pada anggaran berikutnya.
“Harapan kami ke depan, semoga bisa kita berkoordinasi apa-apa saja yang akan kita lakukan, minimal harapan kami kalau tidak bisa sepenuhnya dikerjakan di tahun ini bisa kita lanjutkan di anggaran 2026,” harapnya.
Kondisi tersebut tidak sebanding dengan letak wilayah yang berada di tengah kota, sehingga warga merasa kurang mendapat perhatian pembangunan. Banyak masyarakat berharap adanya pemerataan pembangunan yang lebih jelas, khususnya untuk fasilitas publik yang menjadi kebutuhan dasar, seperti jalan, drainase, dan penerangan.
Menurut pengamatan tim DPRD, jalan yang rusak cukup parah, dengan permukaan berlubang dan tidak rata. Hal ini menimbulkan risiko bagi pengendara sepeda motor dan mobil, terutama pada musim hujan, yang dapat menimbulkan genangan dan kerusakan lebih lanjut.
Dengan demikian, kehadiran pemerintah dan upaya pembangunan yang berimbang, meski tidak harus sama rata, diharapkan dapat meningkatkan rasa aman, nyaman, dan terlindungi bagi seluruh warga. Upaya ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan yang tengah berkembang di pusat kota Bontang. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Nursiah
