Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi isu penting di Kota Samarinda, terlebih menghadapi potensi pengurangan transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Selama ini, TKD masih menjadi salah satu sumber utama penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Situasi tersebut mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Samarinda untuk menyiapkan langkah mitigasi sejak dini. Tujuannya agar stabilitas keuangan daerah tetap terjaga meskipun transfer dari pusat mengalami pengurangan signifikan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa kesiapan menghadapi kemungkinan berkurangnya TKD harus segera dirumuskan. Ia menyebut tanpa strategi, keuangan daerah akan terancam.
“Karena kita tahu kalau nanti bahwa transfer keuangan dari pusat, TKD itu tidak ada atau pemotongannya besar, hancur semua pemerintah-pemerintah daerah,” ujar Iswandi saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Rabu (17/09/2025).
Menurutnya, langkah antisipasi telah dilakukan Wali Kota Samarinda melalui penyusunan skenario penganggaran tahun 2026. Dalam skema tersebut, kemungkinan pemotongan TKD mencapai 25 hingga 30 persen dari total APBD.
“Untuk itu kan tentu kita harus mengantisipasi, Walikota juga sudah memitigasi bahwa di anggaran 2026 ini, mitigasinya apabila transfer itu memang ada berkurang otomatis ada pengurangan sekitar 25 persen sampai 30 persen di APBD,” katanya.
Menghadapi kondisi ini, DPRD Kota Samarinda segera berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Koordinasi dilakukan untuk merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan PAD, tanpa menambah beban baru bagi masyarakat.
“Nah, untuk itu makanya kami panggil Bapenda, bagaimana caranya untuk menutupi itu, kita meningkatkan PAD,” jelas Iswandi.
Ia menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus dilakukan melalui pemanfaatan potensi yang selama ini belum tergarap maksimal. Kebijakan baru yang berpotensi menambah beban warga, menurutnya, bukan pilihan yang tepat.
“Tapi dengan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan asli daerah yang belum tergarap dan termaksimal, tanpa membebani masyarakat seperti yang terjadi di daerah-daerah lain,” ucapnya.
Lebih lanjut, Iswandi menyampaikan bahwa masih banyak ruang yang dapat dieksplorasi, baik dari sektor jasa, pajak, maupun retribusi. Namun, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci agar penerimaan benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.
“Banyak potensi-potensi pendapatan yang masih bisa kita dapatkan untuk meningkatkan PAD yang belum tergarap maksimal, termasuk sistem-sistem bagaimana kita mencegah kebocoran dan lain sebagainya,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pertemuan awal dengan Bapenda telah dilakukan untuk membahas langkah awal. Dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta data detail terkait realisasi PAD selama ini.
“Itu yang kita diskusikan tahap awal, minggu depan kita minta data-data, saya mau minta data-data, mau lihat juga realisasinya selama ini apakah target sesuai dengan realisasi,” kata Iswandi.
Dengan data konkret, DPRD bersama Bapenda diyakini dapat mengidentifikasi persoalan yang selama ini menghambat pencapaian target PAD. Dari situ, solusi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah bisa dirumuskan secara lebih terarah. “Nanti kita cari masalahnya di mana, supaya ini bisa maksimal,” pungkasnya. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah
