Konflik DPRD dan Bupati Tapteng Masuk Tahap Mediasi

Kemendagri menurunkan tim mediasi untuk meredakan konflik antara DPRD Tapteng dan Bupati Masinton Pasaribu setelah muncul wacana pemakzulan serta sorotan terhadap kinerja pemerintahan dan penyaluran bantuan bencana.

SUMATERA UTARA – Konflik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu memasuki tahap mediasi setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim untuk mempertemukan kedua pihak. Langkah tersebut diambil setelah muncul wacana pemakzulan terhadap Masinton dari sejumlah partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tapteng.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan tim Kemendagri telah berada di Tapteng untuk membantu menyelesaikan persoalan yang berkembang antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah. “Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana,” kata Tito usai menghadiri pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9) malam.

Tito tidak memerinci tahapan maupun hasil mediasi yang telah dilakukan. Ia hanya menegaskan tujuan kedatangan tim Kemendagri adalah mempertemukan pihak-pihak yang tengah berselisih. “Iya untuk mediasi,” sebutnya, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kamis, (10/09/2026).

Upaya penyelesaian konflik tersebut mendapat dorongan dari Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution. Ia meminta perselisihan antara Masinton dan pimpinan DPRD Tapteng segera diselesaikan agar tidak berkembang menjadi persoalan yang menghambat pemerintahan.

Bobby menilai penyelesaian konflik penting karena dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat. Terlebih, Tapteng merupakan salah satu daerah di Sumut yang cukup terdampak bencana banjir dan longsor pada 2025.

“Mudah-mudahan selesailah. Saya inginnya selesai karena yang kasihan masyarakat,” kata Bobby, Rabu malam.

Menurut Bobby, penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Tapteng hingga kini masih berjalan lebih lambat dibandingkan sejumlah daerah lainnya. Kondisi tersebut menjadi alasan tambahan agar persoalan politik dan pemerintahan tidak berlarut-larut.

“Apalagi itu daerah bencana dan kita tahu Tapteng itu salah satu daerah yang hari ini penyaluran bantuannya masih sedikit lambat dibandingkan daerah lain,” ungkapnya.

Perselisihan antara DPRD Tapteng dan Masinton sebelumnya berkembang setelah lima partai politik, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB, menggelar pertemuan pada Jumat (4/9). Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan yang dinilai memengaruhi jalannya pemerintahan daerah.

Juru bicara pertemuan lima pimpinan partai, Hazmi Arif Simatupang, sebelumnya menyebut adanya persoalan dalam pengelolaan pemerintahan dan anggaran daerah. “Ini disebabkan banyaknya penyelewengan anggaran. Kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu,” kata Hazmi, Sabtu (5/9).

Salah satu persoalan yang disoroti ialah tingkat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapteng Tahun Anggaran 2026 yang disebut baru sekitar 30 persen hingga Agustus. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru mencapai sekitar 30 persen. Ini menjadi catatan serius dan sangat memprihatinkan,” kata Hazmi.

Lima partai tersebut juga menyoroti kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka menyebut perangkat pemerintahan telah dipanggil dan diingatkan Kemendagri berkaitan dengan kondisi penyerapan anggaran.

“Tentu hal Ini sebuah insiden yang sangat memalukan dalam sejarah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan Informasinya TAPD dan OPD Kabupaten Tapanuli Tengah telah dipanggil dan diingatkan oleh Kemendagri,” ujarnya.

Persoalan penanganan banjir turut menjadi perhatian dalam konflik tersebut. Keluhan masyarakat mengenai penyaluran bantuan disebut menjadi salah satu masalah yang dinilai perlu segera ditangani pemerintah daerah.

“Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan penyaluran bantuan banjir. Bahkan sejumlah protes muncul karena bantuan dinilai belum tersalurkan secara baik,” ujarnya.

Di tengah proses tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Tapteng kemudian menarik pernyataan terkait wacana pemakzulan Masinton. Gerindra menyatakan tidak lagi terlibat dalam pernyataan sikap bersama mengenai pemakzulan Bupati Tapteng.

Sebelumnya, Hazmi yang juga Ketua DPC Gerindra Tapteng menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan Masinton. “Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan,” kata Hazmi dalam video saat itu.

Dengan masuknya tim Kemendagri, penyelesaian persoalan di Tapteng kini diarahkan melalui jalur mediasi. Penyelesaian konflik diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan publik, penanganan bencana, dan pelaksanaan program pembangunan tidak terganggu oleh perselisihan politik. []

Redaksi08