Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SANAA – Ketegangan di Yaman kembali memanas. Kelompok Houthi yang didukung Iran kembali melakukan penangkapan terhadap 10 staf lokal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Sanaa pada Kamis (18/12/2025) waktu setempat, mempertegas pola intimidasi sistematis terhadap komunitas internasional yang masih bertahan di wilayah konflik tersebut.
Penangkapan ini menambah panjang daftar staf PBB dan pekerja kemanusiaan yang ditahan oleh otoritas de facto Houthi. Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan pegawai organisasi internasional dilaporkan mengalami penahanan dengan tuduhan berat, termasuk menjadi mata-mata Amerika Serikat dan Israel klaim yang berulang kali dibantah keras oleh PBB.
Situasi kian mengkhawatirkan karena tuduhan spionase di wilayah kekuasaan Houthi dapat berujung pada hukuman mati. Langkah ini dinilai sebagai strategi tekanan politik sekaligus pesan keras kepada dunia internasional di tengah dinamika konflik kawasan yang semakin kompleks.
Milisi Houthi diketahui meningkatkan gelombang penangkapan sejak perang Gaza pecah lebih dari dua tahun lalu. Eskalasi juga terjadi setelah serangan Israel pada Agustus lalu yang dilaporkan menewaskan hampir setengah jajaran pemerintahan Houthi, termasuk perdana menterinya. Kondisi ini mendorong Houthi memperketat kontrol internal, termasuk melalui jalur hukum versi mereka sendiri.
“Kami dapat mengkonfirmasi penahanan sewenang-wenang hari ini terhadap 10 anggota staf PBB oleh otoritas de facto Houthi di Sanaa, sehingga jumlah total tahanan PBB menjadi 69 orang,” kata Farhan Haq, Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dilansir Al Arabiya dan AFP, Jumat (19/12/2025).
PBB memastikan seluruh staf yang ditangkap merupakan warga negara Yaman, yang selama ini menjadi tulang punggung operasional kemanusiaan di negara tersebut. Penahanan ini disebut mempersempit ruang gerak bantuan internasional bagi jutaan warga sipil yang terdampak perang.
Kasus terbaru ini terjadi hanya beberapa hari setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membahas langsung persoalan penahanan staf PBB dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq, yang selama ini berperan sebagai mediator penting dalam konflik Yaman.
Pekan lalu, Guterres mengungkapkan bahwa sejumlah staf PBB yang ditahan telah diseret ke pengadilan khusus Houthi, dan secara tegas mendesak kelompok tersebut untuk membatalkan proses hukum serta segera membebaskan mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, sistem peradilan Houthi kerap digunakan untuk menekan LSM, jurnalis, aktivis, hingga lawan politik. Bulan lalu, media Houthi melaporkan bahwa pengadilan mereka menjatuhkan hukuman mati terhadap 17 orang yang dituduh menjadi mata-mata kekuatan asing.
Tekanan keamanan yang terus meningkat mendorong PBB memindahkan koordinator kemanusiaannya dari Sanaa ke Aden pada pertengahan September lalu. Aden merupakan pusat pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional dan dianggap lebih aman untuk operasional diplomatik.
PBB menegaskan, lebih dari satu dekade perang saudara telah menjerumuskan Yaman ke dalam salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan jutaan warga bergantung pada bantuan internasional yang kini terancam lumpuh akibat intimidasi bersenjata. []
Admin03
