Kontrol Rafah Beralih ke Uni Eropa Setelah Militer Israel Mundur

RAFAH – Militer Israel pada hari Jumat (31/01/2025) resmi mundur dari perlintasan perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza dengan Mesir. Langkah ini sesuai dengan ketentuan perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025 lalu.

Dalam pernyataannya, Radio Militer Israel mengungkapkan bahwa tentara Israel telah menyerahkan kendali atas perlintasan tersebut kepada pasukan internasional yang berasal dari Uni Eropa (UE), sebagai bagian dari persiapan untuk membuka kembali jalur ini.

Menurut laporan yang dikutip dari sumber keamanan yang tidak disebutkan namanya, pasukan Israel telah dipindahkan ke daerah lain di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir.

Selain pasukan Uni Eropa, warga Palestina yang berasal dari Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah juga akan bertanggung jawab mengelola perlintasan dari sisi Palestina. Tugas mereka meliputi pemberian cap izin bagi warga Gaza yang akan melintasi perbatasan.

Pada kesempatan tersebut, Koresponden Doron Kadosh melaporkan bahwa 50 warga Palestina yang terluka akan diberikan izin untuk melakukan perjalanan setiap harinya. Selain mereka, setiap orang yang terluka akan didampingi oleh tiga pengawal, sehingga total ada sekitar 200 orang yang akan melintasi perlintasan ini setiap hari.

Semua nama korban luka beserta pendamping mereka akan diperiksa oleh dinas keamanan Israel, Shin Bet, dan memerlukan persetujuan dari Mesir.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengungkapkan bahwa misi penyeberangan Rafah yang dikelola oleh Uni Eropa akan diteruskan sesuai permintaan Palestina dan Israel.

“Eropa hadir untuk membantu: misi perbatasan sipil Uni Eropa dikerahkan hari ini ke Penyeberangan Rafah atas permintaan warga Palestina dan Israel,” kata Kaja Kallas melalui akun media sosial X.

Kementerian Kesehatan Palestina juga mengonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut akan dibuka pada hari Sabtu, untuk gelombang pertama warga Palestina yang membutuhkan perawatan medis.

Perlintasan Rafah merupakan jalur vital untuk distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza, namun sejak Mei 2024, perlintasan ini telah ditutup akibat serangan darat Israel di kota selatan Rafah.

Pembukaan kembali jalur ini merupakan bagian dari perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir dan Qatar, dengan dukungan Amerika Serikat. Perjanjian ini dimulai pada 19 Januari dan rencananya akan berlangsung selama 42 hari, dengan negosiasi lanjutan untuk tahap berikutnya.

Sejak dimulainya serangan militer Israel di Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 47.400 warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, dilaporkan tewas, dan lebih dari 111.000 orang terluka. Selain itu, ribuan orang masih hilang, sementara krisis kemanusiaan terus memburuk.

Pengadilan Kriminal Internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant terkait kejahatan perang di Gaza. []

Redaksi03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com