Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
ABUJA – Mantan Jaksa Agung Nigeria Abubakar Malami kini harus berhadapan dengan proses hukum setelah lembaga antikorupsi Nigeria menjeratnya dalam kasus dugaan penipuan dan pencucian uang bernilai 8,7 miliar naira atau setara Rp 99,3 miliar. Malami dengan tegas membantah seluruh tuduhan tersebut.
Malami hadir di pengadilan ibu kota Nigeria, Abuja, pada Selasa (30/12/2025), bersama istri dan putranya. Ketiganya didakwa terlibat dalam skema pencucian uang yang diduga berasal dari aktivitas ilegal.
Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) menyebut para terdakwa diduga menjalankan rangkaian transaksi terencana untuk menyamarkan asal-usul dana.
“Penyelidikan awal menunjukkan adanya upaya terkoordinasi untuk memperoleh, menyembunyikan, dan mengalihkan dana hasil kejahatan melalui berbagai skema keuangan,” ungkap perwakilan EFCC dalam keterangan resminya.
Pihak pengadilan memutuskan menahan Malami beserta anggota keluarganya di lembaga pemasyarakatan sambil menunggu sidang jaminan yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Januari 2026.
Menanggapi dakwaan tersebut, Malami menepis tudingan yang dialamatkan kepadanya. Ia menilai kasus ini sarat kepentingan politik dan tidak berdasar.
“Saya tidak pernah terlibat dalam praktik pencucian uang atau penipuan seperti yang dituduhkan. Semua ini akan kami buktikan di pengadilan,” ujar Malami kepada wartawan usai sidang.
Abubakar Malami diketahui menjabat sebagai Jaksa Agung sekaligus Menteri Kehakiman Nigeria pada periode November 2015 hingga Mei 2023, di bawah pemerintahan mantan Presiden Muhammadu Buhari. Kasus yang menjeratnya menambah panjang daftar mantan pejabat tinggi era Buhari yang terseret perkara hukum.
Sebelumnya, mantan Gubernur Bank Sentral Nigeria Godwin Emefiele serta mantan Menteri Tenaga Kerja Chris Ngige juga harus menjalani proses persidangan atas dugaan kejahatan keuangan serupa.
Pengamat menilai kasus Malami mencerminkan masih mengakarnya persoalan korupsi di Nigeria. Negara Afrika Barat tersebut masih bergulat dengan praktik penyelewengan di level elite politik dan birokrasi.
“Kasus ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Nigeria belum menyentuh akar persoalan secara menyeluruh,” kata seorang analis kebijakan publik Nigeria kepada media lokal.
Berdasarkan Indeks Pengendalian Korupsi Bank Dunia 2023, Nigeria menempati peringkat ke-35 terbawah, menegaskan tantangan serius yang dihadapi negara tersebut dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. []
Admin03
