Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PONTIANAK– Suasana di Kalimantan Barat mendadak mencekam sejak akhir April 2025. Bukan karena bencana alam atau kerusuhan sosial, melainkan karena kedatangan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penggeledahan besar-besaran di berbagai lokasi terkait dugaan korupsi pengadaan barang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah.
Dari tanggal 25 hingga 29 April 2025, penyidik KPK menggeledah total 16 lokasi yang tersebar di tiga wilayah strategis: Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Aksi senyap ini berbuah hasil: dokumen penting dan barang bukti elektronik disita, dan tiga orang langsung ditetapkan sebagai tersangka.
“KPK melakukan penggeledahan terhadap 16 tempat di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak. Penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (30/04/2025).
Meski identitas tersangka belum diumumkan secara rinci, KPK memastikan bahwa dua dari tiga tersangka merupakan penyelenggara negara, sedangkan satu lainnya berasal dari pihak swasta. Penyidikan terhadap mereka merupakan bagian dari upaya membongkar praktik kotor dalam pengadaan barang yang diduga merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.
“Dari penyidikan ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Dua merupakan penyelenggara negara dan satu dari pihak swasta,” kata Tessa.
Sejauh ini, KPK belum merinci alamat atau institusi tempat penggeledahan dilakukan, tetapi disebutkan bahwa beberapa lokasi merupakan rumah pribadi dan kantor. Ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi di balik meja kantor pemerintah, tetapi juga menjalar ke ranah pribadi dan jaringan swasta.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, sebelumnya juga telah mengonfirmasi keterlibatan Dinas PUPR Mempawah dalam kasus ini. “Ini penyidikan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan barang di Dinas PU Mempawah,” kata Fitroh saat dikonfirmasi pada Senin (28/04/2025).
Langkah KPK ini mendapat perhatian publik di Kalimantan Barat, apalagi informasi mengenai penggeledahan langsung menyebar ke berbagai kanal media nasional. Kecurigaan atas proyek-proyek infrastruktur yang tak kunjung rampung atau berkualitas buruk selama ini akhirnya menemukan benang merahnya.
Penggeledahan dan penetapan tersangka ini menjadi sinyal keras bahwa KPK masih aktif dan serius memberantas korupsi di daerah, terutama yang menyangkut pengelolaan dana publik di sektor vital seperti infrastruktur.
Namun demikian, KPK menegaskan bahwa pengungkapan lebih lanjut terkait identitas dan konstruksi hukum dari kasus ini akan disampaikan dalam waktu dekat, seiring dengan pendalaman bukti dan pemeriksaan lanjutan terhadap para pihak yang terlibat.
“Sabar, detail perkaranya akan kami umumkan secara resmi,” pungkas Tessa.
Sementara publik menunggu siapa saja aktor yang akan diseret ke meja hijau, aroma busuk dari permainan proyek pengadaan barang di tubuh Dinas PUPR Mempawah ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah lainnya: bahwa pengawasan internal belum sepenuhnya efektif, dan masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi tidak mengenal batas wilayah. Bahkan di daerah yang jauh dari sorotan pusat, praktik culas tetap menjamur. Kali ini, Kalimantan Barat menjadi panggungnya.[]
Redaksi12
