Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat strategi kelembagaan dalam menjawab tantangan ketimpangan akses keuangan di daerah melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Inisiatif ini ditujukan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata, khususnya di kawasan terpencil dan tertinggal. “Melalui kerja nyata TPAKD, kami berupaya menghadirkan akses keuangan yang inklusif dan merata, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan tertinggal,” ujar Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, dalam keterangannya di Pontianak, Jumat (13/06/2025).
Krisantus menegaskan, TPAKD merupakan perangkat strategis dalam mendukung agenda Gubernur Kalbar periode 2025–2030, yang difokuskan pada pengurangan ketimpangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan wilayah seluas 147.037 kilometer persegi, yang bahkan melampaui luas Pulau Jawa, Kalbar dihadapkan pada tantangan infrastruktur, konektivitas, dan demografi yang kompleks.
Meski demikian, sinergi lintas sektor yang dilakukan TPAKD mulai menunjukkan dampak positif. Beberapa indikator pembangunan ekonomi mencatatkan tren kenaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik 0,63 poin, PDRB per kapita tumbuh Rp 3,89 juta, dan laju pertumbuhan ekonomi meningkat 0,52 persen. Di sisi lain, angka kemiskinan turun sebesar 0,39 persen, dan pengangguran menurun 0,25 persen. “Meski belum ada penelitian khusus yang membuktikan kontribusi TPAKD secara langsung terhadap indikator ini, namun kami yakin, implementasi program-program TPAKD berperan signifikan dalam penguatan ekonomi daerah,” kata Krisantus.
Program-program unggulan yang digagas TPAKD Kalbar turut menyasar peningkatan literasi dan inklusi keuangan sejak usia dini, seperti Simpanan Pelajar, Bank Mini, Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP), dan One Village One Agent (OVOA). Khusus untuk Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar), Krisantus menyebut 95,25 persen pelajar Kalbar telah memiliki rekening, jauh melampaui target nasional 88 persen.
Program Bank Mini juga berhasil diterapkan di 68 SMK, dengan partisipasi lebih dari 7.400 pelajar. Sementara itu, program OVOA telah menjangkau 88 persen desa dan kelurahan se-Kalbar, menunjukkan komitmen kuat dalam menjangkau komunitas di wilayah paling luar.
Namun, pemerataan digitalisasi akses keuangan masih menghadapi kendala teknis. Krisantus mengakui bahwa keterbatasan jaringan telekomunikasi menjadi hambatan utama yang masih terjadi di lebih dari 40 persen desa di Kalbar. “Upaya digitalisasi inklusi keuangan tidak bisa dilakukan merata tanpa infrastruktur jaringan yang mendukung. Ini menjadi perhatian penting kami bersama stakeholder,” ucapnya.
Melalui sinergi TPAKD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Pemprov Kalbar kini tengah menggenjot implementasi delapan tema program kerja inklusi keuangan yang terdiri dari 18 program, mencakup literasi keuangan masyarakat, proteksi usaha tani, pemberdayaan UMKM, serta digitalisasi layanan keuangan desa. “Harapannya, seluruh capaian ini dapat menopang transformasi ekonomi Kalbar yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing nasional serta global,” tutup Krisantus. [] Admin03
