Krisis BBM Hambat Aktivitas Kapal di Kutai Barat

KUTAI BARAT – Aktivitas angkutan sungai di Kabupaten Kutai Barat terancam terganggu akibat keterlambatan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman dan hulu sungai.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Barat, Sopiansyah, menegaskan bahwa penghentian operasional kapal bukan karena aksi mogok, melainkan akibat ketersediaan BBM yang terbatas. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai di Kantor DPRD Kutai Barat, Senin (26/01/2026).

“Situasi ini bukan bisa disebut mogok. Persoalannya adalah bahan bakar yang belum tersedia, sehingga kapal-kapal tidak dapat beroperasi,” ujar Sopiansyah.

Sopiansyah menjelaskan, keterlambatan distribusi BBM tidak terlepas dari perubahan mekanisme perizinan dan rekomendasi penyaluran. Sebelumnya, rekomendasi untuk kebutuhan angkutan sungai dapat diterbitkan di tingkat subkota, namun regulasi baru mengharuskan proses tambahan melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

“Dulu rekomendasinya relatif cepat karena cukup di level subkota. Sekarang ada ketentuan baru yang mengharuskan proses melalui BPH Migas, sehingga waktunya menjadi lebih panjang,” tambahnya.

Menurut Sopiansyah, keterlambatan pasokan BBM berpotensi menimbulkan dampak serius jika tidak segera diatasi. Angkutan sungai merupakan urat nadi transportasi dan logistik bagi masyarakat di hulu Kutai Barat, termasuk daerah dengan akses jalan yang terbatas.

“Ini masih berproses dan kita berharap bisa segera rampung. Kalau persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, dampaknya akan sangat luas bagi masyarakat,” tegasnya.

Sopiansyah menyebutkan, sejumlah kapal angkutan penumpang dan barang yang melayani rute mudik telah berhenti beroperasi sejak 25 Januari 2026. Untuk rute dari Mahakam Ulu menuju Samarinda, operasional kapal diperkirakan hanya bertahan hingga pertengahan pekan, dengan catatan masih ada sisa pasokan BBM.

“Kapal-kapal mudik sudah berhenti sejak tanggal 25. Untuk jalur Mahulu–Samarinda, kemungkinan terakhir masih bisa jalan sampai sekitar hari Rabu, itu pun kalau stok minyaknya mencukupi,” ujarnya.

Dia menekankan, gangguan operasional dua hingga tiga hari saja sudah cukup menghambat distribusi kebutuhan pokok masyarakat di wilayah hulu, termasuk pasokan sembako, bahan bangunan, dan kebutuhan kesehatan.

“Bayangkan jika kapal tidak beroperasi dua atau tiga hari saja. Kebutuhan masyarakat di daerah hulu pasti akan terdampak,” katanya.

Menyikapi kondisi ini, DPRD Kutai Barat mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera mempercepat koordinasi dengan BPH Migas dan penyedia BBM. Sopiansyah berharap ada solusi cepat agar distribusi BBM kembali normal dan angkutan sungai berjalan lancar.

“Kami berharap ada perhatian serius dan langkah cepat dari semua pihak, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” pungkas Sopiansyah. []

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Nursiah