Krisis Politik Afrika Selatan Berawal dari Dugaan Korupsi Era Zuma

Perjalanan politik Jacob Zuma berakhir dengan pengunduran diri dan hukuman penjara setelah pemerintahannya diterpa berbagai tuduhan korupsi serta krisis kepercayaan publik.

PRETORIA – Krisis kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Jacob Zuma menjadi salah satu catatan politik terbesar di Afrika Selatan (Afsel) setelah pemerintahannya diguncang berbagai tuduhan korupsi, dugaan penyalahgunaan kekuasaan, hingga tekanan politik yang berujung pada pengunduran dirinya pada 2018.

Jacob Zuma, yang menjabat sebagai Presiden Afsel sejak 2009 hingga 2018, menghadapi gelombang kritik bukan hanya akibat sejumlah pernyataan publik yang dianggap kontroversial, tetapi terutama karena persoalan tata kelola pemerintahan selama masa kepemimpinannya.

Sebelum menjadi kepala negara, Zuma pernah memimpin Kongres Nasional Afrika (ANC), partai politik yang berkuasa di Afsel, serta menjabat sebagai wakil kepala negara pada periode 1999-2005. Namun, masa pemerintahannya kemudian diwarnai serangkaian tuduhan hukum yang memperbesar tekanan dari masyarakat dan internal partainya.

Zuma akhirnya mengundurkan diri pada 14 Februari 2018 setelah mendapat desakan dari ANC, ancaman mosi tidak percaya, serta munculnya skandal yang berkaitan dengan dugaan suap, hubungan dengan pengusaha, dan penyalahgunaan fasilitas negara.

Setelah meninggalkan jabatan, Zuma menghadapi 18 dakwaan hukum yang mencakup penipuan, pemerasan, korupsi, dan pencucian uang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan 783 pembayaran suap dalam kesepakatan pengadaan senjata senilai US$2,5 miliar pada akhir 1999.

Selain perkara pengadaan senjata, Zuma juga pernah menjadi sorotan akibat laporan lembaga independen pada 2014 mengenai renovasi kediaman pribadinya di kompleks pedesaan Nkandla, KwaZulu-Natal. Fasilitas yang disebut dibangun menggunakan dana negara itu antara lain mencakup kolam renang, bioskop pribadi, dan kandang ayam.

Namun, Zuma membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia menyebut berbagai tudingan tersebut sebagai upaya untuk menjatuhkan dirinya dari kekuasaan.

“Saya difitnah, dan disebut sebagai raja rakyat yang korup,” kata Zuma kepada komisi yang dipimpin Ray Zondo, sebagaimana diwartakan CNN Indonesia, Jumat, (31/07/2026).

“Saya diejek dan saya tak pernah menanggapi isu itu,” tambahnya.

Meski menghadapi sejumlah perkara korupsi, hukuman penjara yang diterima Zuma bukan berasal dari perkara tersebut. Pada 2021, ia harus menjalani hukuman 15 bulan penjara setelah dinyatakan bersalah atas kasus penghinaan terhadap pengadilan.

Zuma menjadi mantan pemimpin Afsel pertama yang dipenjara. Ia menyerahkan diri setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkannya menjalani hukuman akibat menolak hadir dalam penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan pemerintahan sebelumnya.

Penyerahan diri Zuma berlangsung dramatis ketika rombongan kendaraan mengawalnya dari kediamannya di Nkandla menuju lembaga pemasyarakatan di Estcourt pada Juli 2021.

Sementara itu, perkara dugaan korupsi terkait kesepakatan senjata tahun 1999 masih berlanjut. Pengadilan Tinggi KwaZulu-Natal di Pietermaritzburg memutuskan proses persidangan tetap berjalan dan menjadwalkan tahap persidangan berikutnya pada 1 Februari 2027.

Kasus Zuma menjadi gambaran bagaimana persoalan integritas pemerintahan dapat memengaruhi stabilitas politik sebuah negara serta memperkuat tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pejabat negara. []

Redaksi08