Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN – Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas pembangunan Gedung Baru DPRD Balikpapan. Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin (24/03/2025), Halili menyampaikan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Komisi III terhadap proyek tersebut. Hasil sidak menunjukkan banyak masalah pada pengerjaan gedung yang menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.
Menurut Halili, kualitas bangunan sangat jauh dari yang diharapkan. Ia pun mendesak pemerintah kota, tim ahli, dan Inspektorat untuk segera melakukan evaluasi serta audit secara menyeluruh terhadap proyek tersebut. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau dugaan kelalaian dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab dan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Sidak yang kami lakukan terhadap proyek ini sangat mengecewakan. Kami meminta evaluasi dan audit yang transparan, dan jika ada penyimpangan, harus ada sanksi tegas,” tegas Halili dalam rapat tersebut.
Pembangunan Gedung Baru DPRD Balikpapan yang seharusnya menjadi kebanggaan kota ini justru menuai kritik keras dari anggota dewan. Dalam rapat yang digelar di Gedung Parkir Balikpapan, Komisi III mengungkapkan temuan terkait buruknya kualitas bangunan tersebut. Proyek yang seharusnya memberikan fasilitas terbaik bagi DPRD justru direncanakan dan dikerjakan dengan standar yang sangat rendah.
Selain itu, anggota Komisi III lainnya, Haris, juga menyoroti kualitas konstruksi yang dianggap membahayakan. Salah satu temuan yang paling mencolok adalah plafon yang rapuh hingga dapat runtuh hanya dengan sedikit sentuhan. “Ini menunjukkan rendahnya kualitas pengerjaan dalam proyek ini. Bahkan instalasi listrik, pemasangan kaca, dan gypsum tidak sesuai standar,” ungkap Haris dengan tegas.
Gedung yang direncanakan rampung pada tahun 2025 kini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Alih-alih siap digunakan, gedung tersebut malah memerlukan tambahan anggaran untuk perbaikan. Haris menekankan bahwa Komisi III akan terus mengawal proyek ini untuk memastikan tidak ada kelalaian lebih lanjut dalam perencanaan dan pengawasan.
Komisi III juga mendesak Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan proyek agar setiap pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan anggaran besar yang dikeluarkan, gedung ini seharusnya menjadi simbol kemajuan kota, bukan malah menjadi sorotan karena buruknya kualitas bangunan.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah yang akan diambil oleh pemerintah kota untuk segera menyelesaikan permasalahan ini agar gedung tersebut dapat difungsikan sesuai dengan perencanaan awal. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nistia Endah
