KUTAI TIMUR – Kondisi jalan nasional yang menghubungkan Sangatta–Bengalon kian memprihatinkan. Longsor di sejumlah titik membuat ruas strategis tersebut rawan terputus, sehingga memunculkan kekhawatiran akan dampak sosial maupun ekonomi di wilayah Kutai Timur (Kutim).
Masalah ini menjadi sorotan langsung Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud dan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi dalam kunjungan kerja mereka ke lokasi, Sabtu (06/09/2025). Rudy menekankan pentingnya penanganan cepat dan kolaborasi lintas pihak agar kerusakan tidak semakin parah.
“Saya mengingatkan bahwa ruas jalan ini merupakan jalur utama logistik. Kerusakannya berpotensi menimbulkan dampak sosial yang serius apabila sampai terputus,” ujar Rudy.
Ia menjelaskan, faktor curah hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, ditambah volume kendaraan angkutan barang di atas 20 ton, membuat kondisi jalan kian kritis. “Curah hujan tinggi ditambah lalu lintas kendaraan angkutan barang di atas 20 ton semakin memperparah kondisi jalan yang kini sebagian sudah terputus,” tambahnya.
Menurut Rudy, pemerintah tidak bisa tinggal diam. Ia meminta Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) serta perusahaan tambang yang memanfaatkan jalur tersebut, termasuk PT Kaltim Prima Coal (KPC), untuk turut bertanggung jawab.
“Saya minta Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional dan perusahaan tambang yang menggunakan jalur ini, seperti KPC, agar tidak mengabaikan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, dukungan dari DPRD Kaltim, Pemerintah Provinsi, hingga DPR RI juga dinilai penting agar proses perbaikan bisa segera terealisasi. Rudy menilai keterlambatan penanganan dapat mengganggu distribusi barang pokok, logistik, hingga menimbulkan keresahan warga yang menggantungkan hidup dari akses jalan tersebut.
“Jika jalan ini tidak segera ditangani, konsekuensi yang muncul akan sangat besar, baik dari sisi distribusi barang maupun potensi keresahan masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyambut baik kehadiran langsung Gubernur Kaltim. Ia menilai, langkah ini memberikan sinyal kuat bahwa persoalan jalan Sangatta–Bengalon mendapat perhatian serius.
“Saya bersyukur Bapak Gubernur turun langsung melihat keadaan di lapangan, sebab kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan akibat aktivitas pertambangan yang memperparah kerusakan serta longsoran di beberapa titik,” ungkap Mahyunadi.
Mahyunadi menuturkan, Pemerintah Kabupaten Kutim telah berulang kali melaporkan kondisi jalan tersebut ke pemerintah pusat maupun BBPJN. Namun, sebagai jalan nasional, kewenangan perbaikan berada di tingkat pusat, sementara persoalan disiplin pertambangan berada di ranah pemerintah provinsi.
“Jalan ini merupakan jalan nasional, sehingga Pemerintah Kabupaten hanya bisa melaporkan dan menyampaikan keluhan kepada Pemerintah Pusat. Adapun terkait disiplin pertambangan, kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi. Namun, setelah Gubernur datang meninjau langsung, Alhamdulillah persoalan ini mendapat solusi,” ujarnya.
Ia pun mendorong tindak lanjut nyata berupa pemanggilan perusahaan-perusahaan tambang oleh BBPJN dan Pemerintah Provinsi. Harapannya, perbaikan jalan bisa segera dilakukan sebagai wujud tanggung jawab sosial sekaligus untuk menghindari kerugian lebih besar di masa mendatang.
“Kami berharap perusahaan yang beroperasi di sekitar jalan ini ikut memperbaiki kerusakan sesuai arahan Gubernur,” pungkas Mahyunadi.
Kerusakan jalan Sangatta–Bengalon tidak hanya menjadi persoalan infrastruktur, melainkan juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat. Sebagai jalur vital penghubung distribusi logistik, solusi cepat dan kerja sama lintas sektor kini menjadi kunci utama menjaga roda perekonomian tetap berjalan. []
Admin03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan