Kunjungan Seremonial, Janji Kosong di Perbatasan!

NUNUKAN – Kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya bersama anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus ke Sebatik, Kabupaten Nunukan, Sabtu (04/10/2025), yang semestinya membawa harapan, justru meninggalkan kekecewaan mendalam di wilayah perbatasan.
Alih-alih menghadirkan solusi konkret terkait nasib Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik yang menelan dana lebih dari Rp200 miliar, kunjungan itu malah memicu kemarahan warga dan berujung pada penyegelan gerbang PLBN oleh masyarakat.

Fasilitas PLBN yang berdiri megah sejak diresmikan Presiden Jokowi pada Rabu (02/10/2024) itu hingga kini tak juga difungsikan. Bangunan yang digadang-gadang sebagai simbol kemegahan perbatasan Indonesia-Malaysia itu kini berubah menjadi monumen kemacetan birokrasi dan janji yang tak pernah ditepati.

“Sudah berkali-kali pejabat datang, tapi hasilnya nihil. Kami hanya dijadikan latar belakang foto kunjungan,” tegas Dedy Kamsidi, koordinator aksi demonstrasi warga Sebatik, Sabtu (04/10/2025).

Kekecewaan warga bukan tanpa alasan. Sejak peresmian, tidak ada kepastian kapan PLBN benar-benar beroperasi. Padahal, keberadaannya vital bagi aktivitas ekonomi dan lintas batas warga Sebatik yang selama ini masih bergantung pada Malaysia. “Kami akan segel PLBN sampai ada kepastian. Anak-anak perbatasan ingin suaranya didengar, bukan sekadar dijanjikan,” ujar Isyak, perwakilan pemuda Sebatik.

Nada serupa disampaikan oleh kalangan legislatif daerah. Anggota DPRD Nunukan Hamsing mengaku kecewa karena dialog dengan pejabat pusat saat kunjungan berlangsung terburu-buru, seolah-olah perbatasan hanya sekadar persinggahan, bukan prioritas. “Baru saya Assalamualaikum, sudah dibilang singkat saja. Katanya, tolong jangan lama-lama, karena Wamen mau cepat-cepat kembali ke Jakarta,” ujarnya kesal, Minggu (05/10/2025).

Sementara Ketua Komisi I DPRD Nunukan Andi Mulyono menilai, mangkraknya PLBN Sebatik merupakan bentuk pemborosan anggaran negara. “Lebih dari Rp200 miliar uang rakyat habis, tapi sampai sekarang tidak dimanfaatkan. Ini jelas merugikan keuangan negara,” tegasnya. Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan memerintahkan audit serta penegakan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

Tak hanya warga dan wakil rakyat, wartawan lokal pun ikut menyuarakan kekecewaan. Ketua PWI Nunukan Taslee mengungkapkan kekecewaan karena awak media daerah tak dilibatkan dalam peliputan kegiatan Wamendagri.

“Tidak ada rundown kunjungan Wamendagri yang dibagikan ke wartawan daerah. Kami tidak tahu kegiatan beliau di Sebatik. Padahal akses ke sini sulit, lewat laut dan darat,” ujarnya. Ia menilai perlakuan yang diberikan kepada jurnalis lokal mencerminkan ketimpangan informasi yang ironis, mengingat pejabat datang membawa nama rakyat tapi justru menutup ruang publik.

“Beliau ke lapangan dalam rangka tugas negara, dibiayai negara, dan membawa harapan rakyat perbatasan. Seyogianya dialognya maksimal dan disertai kepastian kapan PLBN dioperasikan,” tandasnya.

Menanggapi polemik itu, Deddy Sitorus menyebut persoalan PLBN Sebatik akan ditindaklanjuti melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Namun, masyarakat Sebatik sudah terlalu sering mendengar janji serupa tanpa bukti nyata.

Kini, gedung PLBN yang berdiri kokoh di tengah pulau perbatasan itu justru menjadi simbol politik pencitraan dan pembangunan setengah hati megah di foto, tapi kosong dari fungsi. []

Admin03