Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN – Stok minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dipastikan aman. Namun, ketersediaan yang stabil itu tidak otomatis membuat harga di lapangan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter yang ditetapkan hingga kini belum dapat diwujudkan.
Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Nunukan, Dior, mengungkapkan, pasokan minyak subsidi di gudang tidak mengalami masalah. Kendati begitu, ongkos distribusi menjadi tantangan terbesar yang membuat harga jual di pengecer melambung.
“Stok aman, tidak ada masalah di gudang. Tantangan terbesar itu di ongkos distribusi, karena jalurnya panjang dan biaya transportasi mahal,” ujar Dior, Jumat (26/09/2025).
Data di lapangan menunjukkan, harga minyak goreng subsidi di Pulau Nunukan rata-rata mencapai Rp19.000 per liter. Sementara di Pulau Sebatik bahkan menembus Rp20.000 per liter. Kondisi ini berbeda jauh dari HET yang berlaku secara nasional.
Menurut Dior, faktor utama penyebab tingginya harga adalah biaya transportasi dari Tarakan menuju Nunukan, lalu diteruskan ke wilayah perbatasan seperti Sebatik dan Sebimenggaris. Minimnya sarana konektivitas memperparah situasi.
“Selama biaya angkut masih besar, sulit sekali harga minyak subsidi bisa sesuai HET. Ini masalah klasik di perbatasan,” ucapnya.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat perbatasan justru lebih memilih minyak goreng asal Malaysia. Dengan harga sekitar Rp18.000 per liter, produk impor itu lebih terjangkau dibanding minyak subsidi dalam negeri. Akibatnya, stok subsidi pemerintah cenderung menumpuk di gudang karena tidak terserap pasar.
“Dulu minyak subsidi lebih murah dari minyak impor, jadi lebih laris. Sekarang kebalik, masyarakat banyak beralih ke minyak Malaysia,” jelas Dior.
Selain persoalan distribusi, lemahnya pengawasan juga menjadi sorotan. Dior mengakui, sepanjang 2025 Disperindagkop baru sekali melakukan inspeksi mendadak. Hal ini dipicu keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pejabat fungsional yang menangani pengawasan.
“Kalau pengawasan tidak rutin, perbedaan harga di pengecer sulit dikontrol dan rawan penyimpangan,” katanya.
Untuk menekan harga, Dior menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi wilayah perbatasan. Menurutnya, perbaikan infrastruktur konektivitas akan membantu menurunkan ongkos angkut dan membuat harga lebih stabil.
“Kami berharap ke depan ada kebijakan yang lebih berpihak pada kondisi perbatasan. Kalau distribusi lancar dan biaya angkut turun, harga minyak subsidi bisa mendekati HET dan masyarakat tidak lagi bergantung pada minyak impor Malaysia,” pungkasnya.
Dengan persoalan ini, Pemkab Nunukan menilai perlunya kebijakan menyeluruh. Selain menjamin ketersediaan, pemerintah juga harus memastikan harga terjangkau, terutama bagi masyarakat di kawasan perbatasan yang sangat bergantung pada kebutuhan pokok bersubsidi. []
Admin03
