“Lintas Tengah Kalteng Rusak, Mobilitas dan Ekonomi Warga Tersendat”

PALANGKA RAYA – Di tengah gencarnya wacana pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah, kondisi sejumlah ruas jalan nasional justru semakin memperihatinkan. Ruas-ruas di lintas tengah dan selatan Kalteng kini dikeluhkan warga karena rusak parah dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S Ampung, tak menampik fakta itu. Ia menegaskan bahwa persoalan infrastruktur jalan di wilayahnya sudah mencapai tahap mendesak dan membutuhkan langkah besar, bukan sekadar tambal-sulam tahunan.

“(Jalan) lintas tengah itu masih banyak yang belum diaspal. Jalan tanah, jalan agregat. Ini jalur yang sangat berat, karena selain kendaraan masyarakat, juga dilewati angkutan barang lintas provinsi,” kata Leonard S Ampung, Rabu (50/11/2025).

Menurut mantan Kepala Dinas PUPR Kalteng itu, ruas lintas tengah yang membentang dari Kabupaten Katingan hingga perbatasan Kalimantan Barat masih didominasi jalan tanah dan agregat. Kondisi tersebut bukan hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga memperlambat distribusi ekonomi lintas daerah.

Selain lintas tengah, jalur lintas selatan pun tak kalah kritis. Volume kendaraan berat dari pelabuhan di wilayah barat menuju kawasan tengah dan timur terus meningkat, namun kapasitas jalan tak berimbang. Jalur vital ini yang sejatinya menjadi “urat nadi logistik” Kalteng kini justru terancam lumpuh jika tak segera dibenahi.

Leonard yang juga dikenal sebagai mantan Ketua Asprov PSSI Kalteng itu menyebut, biaya rekonstruksi jalan memang jauh lebih tinggi dibandingkan sekadar pemeliharaan rutin. Namun dengan kondisi jalan yang makin memburuk, langkah besar tak bisa lagi ditunda.

“Pemeliharaan saja tidak cukup. Harus ada peningkatan jalan secara bertahap. Harga per kilometer pembangunan baru itu jauh lebih besar, tapi itu investasi jangka panjang,” tegasnya.

Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemprov Kalteng disebut tengah menyusun skala prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang dianggap paling mendesak. Leonard memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) sudah dilakukan.

“Sudah ada koordinasi dengan pusat dan balai. Minggu depan kita rapat bersama untuk menyusun langkah strategis tahun depan,” pungkasnya. []

Fajar Hidayat