Mahasiswa Baru Diminta Tidak Ikut Aksi, ULM Pilih Jalur Aman

BANJARMASIN – Menjelang aksi besar bertajuk Rakyat Kalsel Melawan yang dipusatkan di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan pada Senin (01/09/2025), sejumlah instansi pendidikan dan pemerintah daerah mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi potensi gangguan keamanan.

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menjadi salah satu kampus yang paling cepat merespons situasi. Rektorat memutuskan untuk memberlakukan sistem perkuliahan daring hingga 4 September 2025. Kebijakan ini diiringi imbauan bagi sebagian tenaga kependidikan untuk bekerja dari rumah (WFH).

Wakil Rektor Bidang Akademik, Iwan Aflanie, menjelaskan kebijakan tersebut merupakan hasil rapat rektorat dan dekanat yang digelar Minggu (31/08/2025) malam. “ULM tidak melarang mahasiswanya mengikuti unjuk rasa. Namun, kami meminta mereka menjaga ketertiban, menghindari tindakan anarkis, serta membatasi jumlah peserta yang berangkat,” ungkap Iwan.

Selain itu, rektorat juga meminta mahasiswa baru angkatan 2025 tidak ikut aksi karena dinilai masih dalam tahap penyesuaian terhadap kehidupan kampus.

Tidak hanya di tingkat rektorat, kebijakan serupa juga muncul di fakultas. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ULM menerbitkan surat edaran khusus. Dalam edaran itu disebutkan, dosen dan tenaga kependidikan yang berada dalam radius aman tetap diminta hadir di kampus. Namun, mereka yang berada di luar radius aman diperbolehkan bekerja dari rumah.

Mobil dinas dan kendaraan operasional kampus pun diimbau tidak digunakan untuk sementara waktu. Langkah ini dianggap penting untuk meminimalisasi risiko sekaligus memastikan keselamatan sivitas akademika.

Fenomena serupa juga terlihat pada lembaga pendidikan nonperguruan tinggi. PAUD Sabilal Muhtadin secara resmi meliburkan kegiatan belajar mengajar pada hari aksi. “Izin mengabarkan, Senin 01-09-2025 sekolah libur,” ujar Kepala PAUD, Rezekia Meilani.

Sementara itu, SD Islam Sabilal Muhtadin memilih tidak meliburkan sepenuhnya, melainkan mengalihkan kegiatan belajar ke sistem daring. Kebijakan ini diambil agar proses pembelajaran tetap berjalan meski situasi di lapangan berpotensi terganggu.

Berbeda dengan sektor pendidikan, aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin tetap berlangsung normal. Wali Kota Banjarmasin, M Yamin, menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh berhenti.

“Belajar tetap seperti biasa, namun waktunya saja mungkin yang dipersingkat atau pulang lebih awal,” ucap Yamin seraya mengimbau orangtua untuk lebih mengawasi anak-anak sepulang sekolah.

Sebagai langkah preventif, Yamin juga menggelar pertemuan dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan, serta tokoh kesukuan di Kota Banjarmasin. Dalam pertemuan itu, semua pihak berkomitmen menjaga suasana kondusif ketika aksi berlangsung.

Respons yang beragam dari berbagai lembaga ini memperlihatkan kewaspadaan tinggi terhadap potensi eskalasi. Aksi Rakyat Kalsel Melawan diperkirakan melibatkan ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat. Isu nasional yang memicu aksi diyakini mampu menarik simpati publik, sehingga arus massa menuju Banjarmasin diprediksi cukup besar.

Pengamat sosial menilai kebijakan antisipatif yang diambil ULM maupun lembaga pendidikan lain patut diapresiasi. Di satu sisi, hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi tetap dihormati. Namun, di sisi lain, aspek keselamatan serta keberlangsungan kegiatan akademik juga tidak diabaikan.

Langkah serupa juga dilakukan Pemkot Banjarmasin. Dengan menekankan pengawasan orangtua dan koordinasi Forkopimda, pemerintah berusaha meredam potensi chaos yang kerap muncul dalam aksi massa besar.

Kini, perhatian masyarakat tertuju pada bagaimana jalannya demonstrasi hari ini. Apakah akan berlangsung tertib sebagaimana diharapkan, atau justru meninggalkan catatan baru dalam sejarah aksi di Kalimantan Selatan, masih menunggu perkembangan. []

Admin03