Mahasiswa Bawa Tiga Tuntutan Nasional dan Empat Isu Lokal ke DPR

PALANGKA RAYA – Aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah kembali menggema hingga ke Senayan. Aliansi Cipayung Plus Kalteng, gabungan organisasi kepemudaan dari berbagai latar belakang, menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada DPR RI.

Rombongan yang terdiri dari HMI, PMII, GMKI, PMKRI, KMHDI, hingga IMM itu berangkat ke Jakarta dan menggelar pertemuan dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI pada Rabu, 17 September 2025. Kehadiran mereka merupakan tindak lanjut dari aksi yang digelar pada 1 September 2025 di Palangka Raya.

Koordinator Aliansi Cipayung Plus, Andri Mulyanto, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan bukan semata menyuarakan isu nasional, tetapi juga membawa keresahan masyarakat Kalimantan Tengah. “Hal ini dilakukan sebagai komitmen untuk menegaskan posisi kita sebagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa, memiliki suara-suara yang harus didengar tanpa terkecuali oleh wakil rakyat yang ada di DPR RI,” ujar Andri pada Kamis, (18/09/2025).

Andri menyebutkan, ada tiga poin utama tuntutan yang mereka sampaikan kepada DPR RI. Di sisi lain, Aliansi juga membawa empat poin tuntutan khusus untuk DPRD Kalteng. Menurutnya, pengawalan isu daerah tidak boleh diabaikan, meski perhatian terhadap isu nasional tetap berjalan. “Kita juga membawa keresahan dan isu di daerah khususnya soal konflik agraria, pengakuan masyarakat adat, dan kriminalisasi masyarakat yang dilakukan aparat,” ungkapnya.

Persoalan konflik agraria dan pengakuan masyarakat adat memang menjadi isu krusial di Kalimantan Tengah. Tidak sedikit warga yang menghadapi sengketa lahan dengan perusahaan besar. Selain itu, kriminalisasi terhadap masyarakat adat kerap disorot aktivis karena dianggap merugikan kelompok rentan. Aliansi Cipayung Plus berkomitmen untuk memastikan isu ini mendapat perhatian serius dari parlemen.

Pertemuan dengan DPR RI bukan akhir dari langkah mereka. Aliansi menegaskan akan segera kembali menemui DPRD Kalteng untuk menagih komitmen yang pernah disampaikan. “Kami akan menagih sebagaimana janji mereka sebelumnya, guna membentuk tim khusus untuk mengkaji dan menindaklanjuti tuntutan di daerah sesegera mungkin,” tegas Andri.

Menurutnya, konsistensi mahasiswa dan pemuda dalam mengawal isu-isu strategis tidak boleh berhenti di jalanan. Kehadiran mereka di lembaga perwakilan rakyat adalah bukti bahwa mahasiswa tidak hanya bersuara dalam demonstrasi, tetapi juga aktif mengawal tindak lanjut melalui jalur resmi.

Aliansi Cipayung Plus Kalteng berharap, langkah ini menjadi pemicu agar DPR RI maupun DPRD Kalteng lebih responsif terhadap suara masyarakat. Isu konflik agraria, pengakuan masyarakat adat, serta perlindungan dari kriminalisasi dianggap sebagai masalah mendesak yang harus ditangani secara nyata, bukan sekadar janji politik. []

Admin03