Mahasiswa Sambas Tuntut Pembubaran DPRD: “Lembaga Tanpa Fungsi”

SAMBAS – Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) menyuarakan usulan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas pada Kamis (22/5/2025). Usulan tersebut disampaikan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja DPRD yang dinilai tidak optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan daerah.

Menurut KMKS, peran DPRD Kabupaten Sambas kini dianggap tidak lebih dari simbol kelembagaan yang minim kontribusi terhadap kepentingan masyarakat. Dalam pandangan mereka, lembaga legislatif daerah ini telah gagal melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Bidang Internal KMKS, Azwar Abu Bakar, menjelaskan bahwa gagasan pembubaran DPRD ini lahir dari kekecewaan mendalam terhadap lemahnya fungsi kontrol yang seharusnya dijalankan secara tegas dan transparan oleh para wakil rakyat.

“Ketika DPRD gagal total dalam mengawasi penggunaan APBD, maka eksistensinya layak dipertanyakan. Ini bukan hanya soal performa, tapi soal integritas lembaga,” ujar Azwar.

Ia menegaskan bahwa pembubaran DPRD bukan semata-mata tindakan emosional, melainkan bentuk evaluasi serius terhadap mekanisme demokrasi lokal. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Azwar menggarisbawahi bahwa DPRD memiliki tanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan perda dan APBD.

“DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Namun kenyataannya, lembaga ini justru menjadi beban anggaran tanpa memberikan manfaat yang sepadan bagi rakyat,” tambahnya.

Ia menyampaikan bahwa langkah ini adalah titik awal dari agenda reformasi terhadap lembaga legislatif di tingkat kabupaten. Menurutnya, perombakan diperlukan agar masyarakat kembali percaya kepada wakil rakyat yang dipilih secara demokratis.

“Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah ini demi terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” tutup Azwar. []

Redaksi11

PDF