Mahasiswa Tuntut Kapolda Kaltara Minta Maaf dan Mengundurkan Diri

TARAKAN – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Cipayung Plus Kalimantan Utara di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara pada Kamis (17/7/2025) sempat memanas dan berujung insiden yang menyebabkan beberapa peserta mengalami luka bakar. Aksi yang awalnya berlangsung damai itu berubah menjadi ricuh setelah massa tidak berhasil bertemu langsung dengan Kapolda Kaltara.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Muhammad Ageng Ardy Al Amin, menyatakan bahwa unjuk rasa tersebut merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa atas penanganan kasus narkotika yang melibatkan oknum anggota kepolisian. “Aksi serentak ini kami lakukan karena maraknya kasus narkoba yang justru melibatkan aparat penegak hukum. Ini mencederai kepercayaan publik,” ujarnya.

Dalam aksinya, massa membawa empat tuntutan utama yang kemudian bertambah menjadi lima karena Kapolda Kaltara tidak hadir menemui pengunjuk rasa. “Tuntutan sudah kami sampaikan. Ada empat poin dan satu tambahan karena Bapak Kapolda tidak hadir di tengah massa,” ungkap Ageng.

Lima tuntutan tersebut di antaranya adalah permintaan maaf secara terbuka dari Kapolda Kaltara dan desakan agar yang bersangkutan mengundurkan diri, transparansi penuh dalam penanganan kasus narkoba oleh oknum anggota Polri, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap anggota yang terbukti melanggar hukum, serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal di tubuh kepolisian.

“Poin terakhir, menyesalkan ketidakhadiran Kapolda dan mendesak dilakukannya dialog terbuka dengan massa,” beber Ageng kepada wartawan.

Situasi makin memanas ketika beberapa peserta aksi mengalami luka akibat api yang menyambar saat orasi berlangsung. Sejumlah mahasiswa terlihat panik dan segera dievakuasi dari lokasi untuk mendapatkan pertolongan. Ageng menegaskan bahwa pihaknya mengecam keras jika insiden tersebut terbukti merupakan akibat dari tindakan aparat yang tidak prosedural.

“Ada teman kami yang terbakar. Kalau terbukti ada oknum yang melanggar prosedur dan menyebabkan hal itu, maka harus diberikan sanksi PTDH,” pungkasnya.

Aksi ini menunjukkan keresahan masyarakat sipil terhadap dugaan pelanggaran etika dan hukum di tubuh kepolisian. Aliansi Cipayung Plus menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan berharap adanya respon tegas dari pimpinan kepolisian daerah terhadap tuntutan yang telah disampaikan.[]

Admin05