Mahulu Ikuti Rakor Nasional dan MoU Sinergi Tugas Pemerintahan

UJOH BILANG — Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., mengikuti secara daring Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Senin (17/03/2025). Rakor ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi, Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Pembangunan 3 Juta Rumah.

Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan dihadiri oleh para gubernur, bupati, serta wali kota se-Indonesia. MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, Menteri Transmigrasi M. Iftitah S. Suryanagara, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh. Aris Marfai, serta Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Sekda Stephanus Madang menyampaikan bahwa rapat ini membahas berbagai isu strategis, termasuk kepastian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dianggap sangat penting, baik bagi pemerintah daerah maupun para pelaku usaha. Menurutnya, persoalan tata ruang yang belum terselesaikan dapat menghambat investasi dan perencanaan pembangunan daerah.

“Dalam kesempatan ini, kami membahas pentingnya kepastian RTRW dan RDTR karena jika tata ruang tidak jelas, maka hal ini akan berdampak pada terhambatnya investasi dan perencanaan pembangunan daerah,” ujar Sekda Stephanus.

Lebih lanjut, Sekda juga menyoroti pemaparan dari Kementerian Kesehatan mengenai program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari program seratus hari Presiden terpilih. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan program tersebut dengan mempersiapkan segala kebutuhan sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan.

“Program pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bagian dari program seratus hari Presiden terpilih. Tentu saja, Dinas teknis terkait akan mempersiapkan segala sesuatunya sebagaimana arahan Kementerian Kesehatan,” tambahnya.

Sekda menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung arahan yang telah diberikan oleh berbagai kementerian dalam rangka mencapai tujuan bersama, sembari tetap melaksanakan program prioritas yang telah ditetapkan di tingkat daerah.

“Kami siap mendukung arahan kementerian sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, sembari melaksanakan program prioritas daerah yang telah direncanakan,” pungkasnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.[]

Redaksi10

PDF